Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I DPR, meminta alokasi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak diperdebatkan dan diperbandingkan dengan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Agus, pada dasarnya setiap mitra kerja Komisi I belum memiliki alokasi anggaran yang ideal. "Tetapi saya kira pemerintah melakukan peningkatan anggaran secara bertahap," kata Agus pada KONTAN di Gedung DPR, Senin (19/8).
Agus yakin, meskipun anggaran TNI belum bisa dikatakan besar, hal ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Minimum Essensial Forces (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI.
Sepanjang proses pembahasan anggaran berlangsung baik dengan Komisi I, ia optimistis, program MEF yang bertujuan memodernisasi TNI sejak tahun 2009 akan tetap lancar.
Namun, pandangan berbeda diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidik. Menurut Mahfud, meski jumlah anggaran Kementerian Pertahanan masih terbesar dalam RAPBN 2014, tetap saja tak sebanding dengan anggaran Polri.
"Anggaran Kemenhan Rp 83,4 triliun dalam pidato Presiden. Tetap saja ini tak berimbang dengan anggaran Polri yang sebesar Rp 41,5 triliun," kata Mahfud.
Anggaran Kemenhan sebesar itu terbagi untuk lima unit organisasi, yaitu untuk operasional organisasi Kemenhan sendiri, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. "Sementara porsi untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alusista) tidak terlalu besar," kritik Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
