kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.350.000   -4.000   -0,17%
  • USD/IDR 16.665   -20,00   -0,12%
  • IDX 8.272   -2,63   -0,03%
  • KOMPAS100 1.147   -2,68   -0,23%
  • LQ45 828   0,00   0,00%
  • ISSI 290   -1,26   -0,43%
  • IDX30 434   0,97   0,22%
  • IDXHIDIV20 499   3,67   0,74%
  • IDX80 127   -0,55   -0,43%
  • IDXV30 136   -0,78   -0,57%
  • IDXQ30 138   0,41   0,30%

Anggaran DPR Harus Terbuka dan Transparan, Ini Tunjangan yang Perlu Ditarik


Senin, 01 September 2025 / 19:19 WIB
Anggaran DPR Harus Terbuka dan Transparan, Ini Tunjangan yang Perlu Ditarik
ILUSTRASI. Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini salah satunya menyoroti anggaran bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu, ke depan masyarakat meminta agar anggaran DPR harus terbuka buat publik.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa keterbukaan anggaran bagi parlemen sangat diperlukan demi membangun kepercayaan publik.

“Harus terbuka dan transparan. Ini penting untuk membangun trust rakyat kepada Pemerintah dan DPR,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (1/9/2025).

Baca Juga: Prabowo : DPR akan Cabut Tunjangan Anggota dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Wijayanto berpandangan, tunjangan-tunjangan bagi anggota DPR yang belakangan memicu gelombang aksi demonstrasi perlu segera ditarik. Dia pun menuturkan, tunjangan tersebut di antaranya tunjangan perumahan dan komunikasi.

“Paling tidak tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi. Dana aspirasi tetap diperlukan tetapi nilainya perlu dirasionalisasi dan pemanfaatannya perlu dibuat transparan. Ada beberapa hal lain, tetapi tiga hal itu yang saya rasa paling penting,” ungkapnya.

Baca Juga: Delapan Fraksi DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

Di samping itu, Wijayanto menuturkan, demo yang terjadi belakangan ini dapat dikendalikan dengan baik berkat masih adanya kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap pemerintah. Menurutnya, ini menjadi modal yang penting dan harus terus dijaga.

“Karena trust kepada Pemerintah masih kuat, jangan sampai modal penting ini hilang; harus dijaga betul,” pungkasnya.

Baca Juga: DPR RI Segera Bahas Pencabutan Sejumlah Tunjangan Bagi Anggota Dewan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×