Reporter: Adi Wikanto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan program remunerasi pada tahun 2011 kelihatannya akan gagal total.
Pasalnya, Komisi VI DPR menolak permintaan tambahan dana untuk program tersebut karena dana yang tersedia di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 sudah habis. Penolakan anggaran tersebut diambil saat rapat tertutup Komisi VI dengan Sekretaris Menteri BUMN, Mahmudin Yasin, Senin (18/10). "Kita tidak ada duit, bagaimana bisa menambahi," kata Refrizal, anggota Komisi VI, usai rapat.
Dana program remunerasi itu akan dibutuhkan dana tambahan mencapai Rp 65 miliar. Selain untuk program remunerasi, kementerian BUMN juga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 42,5 miliar. Itu antara lain, untuk penggantian 11 kendaraan dinas roda empat untuk eselon I Rp 4,4 miliar, 20 kendaraan dinas eselon II Rp 6 miliar, dan kendaraan operasional Rp 2,5 miliar. Sehingga total tambahan anggaran yang ditolak adalah Rp 106,72 miliar.
Namun, Kementerian BUMN masih mendapat tambahan dana yang berasal dari program kerja 2010 yang belum terlaksana di tahun ini. Yakni anggaran penyusunan road map BUMN dan kajian pemetaan aset BUMN sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, ada juga biaya untuk renovasi gedung BUMN Rp 6 miliar. Tambahan ini akan akan meningkatkan anggaran sementara Kementerian BUMN yang hanya Rp 140,79 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
