Sumber: Kompas.co | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut pernah meminta politisi Demokrat Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat Hambalang agar segera diterbitkan. Bagaimana tanggapan Anas?
Anas kembali membantah hal itu. Menurut Anas, jika memang dirinya ingin agar sertifikat Hambalang segera keluar, lebih baik ia langsung berbicara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu, Joyo Winoto.
"Saya kenal Pak Joyo. Kalau mau, (Anas ajak) 'Pak Joyo ngopi, yuk'. Ngapain saya muter lewat Pak Mulyono?" kata Anas saat berkunjung ke Kantor Tribun di Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Anas mengatakan, info yang dia terima, permintaan itu berasal dari Nazaruddin. Anas tak tahu apakah namanya dicatut oleh Nazaruddin. Anas menduga ada tekanan kepada Mulyono agar memberi keterangan bahwa dirinya yang meminta mengurus sertifikat Hambalang.
"Saya duga ada yang bisiki Pak Mulyono untuk membuat keterangan seperti itu. Saya tidak pernah perintah Pak Mulyono," kata pendiri Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu.
Anas juga menduga bahwa Mulyono mau memberikan keterangan seperti itu karena dipicu masalah pribadi. Secara pribadi, kata dia, Mulyono tak senang dengannya. Ketika Mulyono menjabat Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Demokrat, kata Anas, Mulyono merasa kurang dilibatkan. Sekretaris Mulyono, yakni Sudewo lebih banyak berperan.
"Yang saya perankan Sudewo. Urusan Musda (musyawarah daerah), Muscab (musyawarah cabang) Sudewo yang berperan. Jadi tidak suka, karena tidak menghotmati senior," kata Anas.
Seperti diberitakan, dalam persidangan, mantan Sekretaris Utama BPN Managam Manurung mengaku pernah ditelpon Mulyono pada akhir 2009. Saat itu, Mulyono meminta agar sertifikat hak pakai tanah Hambalang segera diterbitkan.
Menurut Managam, Mulyono ketika itu mengaku diperintah Anas. Mulyono selama ini juga mengaku hal yang sama. (Sandro Gatra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
