AMRO Ungkap Ruang Fiskal Negara ASEAN+3 Makin Menyempit

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. ASEAN+3 menghadapi tantangan fiskal yang semakin besar seiring melemahnya posisi fiskal sejumlah negara di kawasan setelah pandemi. 

Ruang kebijakan fiskal yang tersedia dinilai semakin menyempit, sehingga pemerintah tidak bisa terus mengandalkan stimulus fiskal besar untuk menghadapi setiap guncangan ekonomi.

Deputy Director ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Abdurohman mengatakan, posisi fiskal di banyak negara ASEAN+3 saat ini lebih lemah dibandingkan periode sebelum pandemi. 

Baca Juga: Ekonom Bank Dunia Ungkap Syarat Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya rasio utang pemerintah seiring dengan pelebaran defisit fiskal.

"Rasio utang pemerintah lebih tinggi karena defisit fiskal melebar," ujar Abdurohman dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9).

Menurutnya, hanya Jepang dan Vietnam yang mampu menurunkan defisit fiskal dan utang pemerintah dibandingkan dengan level sebelum pandemi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kawasan ASEAN+3 juga menghadapi berbagai tekanan baru, mulai dari fragmentasi ekonomi global, penuaan penduduk, perubahan teknologi, hingga perubahan iklim.

Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Penuaan penduduk, misalnya, akan mendorong peningkatan pengeluaran untuk kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menyediakan pembiayaan untuk investasi di bidang kepabeanan, sumber daya manusia, digitalisasi, serta transisi hijau.

"Penerimaan pajak di banyak perekonomian kawasan relatif stagnan dari PDB," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Abdurohman menilai terdapat tantangan fiskal yang fundamental bagi negara-negara di kawasan. Tekanan belanja meningkat ketika kemampuan penerimaan negara di sejumlah perekonomian relatif stagnan terhadap PDB.

Ia pun mengingatkan pemerintah di kawasan agar tidak berasumsi bahwa setiap guncangan ekonomi di masa depan dapat diatasi dengan stimulus fiskal dalam skala besar.

"Kita tidak dapat berasumsi bahwa setiap guncangan di masa depan dapat dengan mudah dihadapi dengan stimulus fiskal besar lainnya atau siklus pelonggaran moneter lainnya," imbuh Abdurohman.

Menurutnya, sebagian besar negara ASEAN+3 memang masih memiliki ruang kebijakan. Namun, ruang tersebut semakin menyempit.

"Banyak perekonomian masih memiliki ruang, tetapi ruang tersebut semakin menyempit," tuturnya.

Oleh karena itu, Abdurohman menekankan pentingnya membangun kembali ruang kebijakan ketika kondisi memungkinkan. Ruang tersebut kemudian perlu digunakan secara selektif ketika terjadi guncangan.

Lebih lanjut, AMRO mendorong negara-negara ASEAN+3 untuk menggunakan kebijakan fiskal secara lebih produktif. Pemerintah perlu memperkuat mobilisasi penerimaan sekaligus memprioritaskan investasi yang memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi.

Investasi tersebut antara lain diarahkan pada infrastruktur, modal manusia, digitalisasi, dan transisi hijau.

Abdurohman menekankan bahwa persoalan kebijakan fiskal bukan hanya mengenai seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran, tetapi juga apakah belanja tersebut mampu meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.

"Jadi, persoalannya bukan sekadar berapa banyak yang kita belanjakan, tetapi apakah belanja tersebut meningkatkan kapasitas produktif," pungkasnya.

Baca Juga: Bappenas Ungkap Indonesia Sudah Lebih dari 30 Tahun Terjebak di Kelas Menengah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News