kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.606.000   -27.000   -1,03%
  • USD/IDR 17.940   -67,00   -0,37%
  • IDX 6.176   67,33   1,10%
  • KOMPAS100 814   12,72   1,59%
  • LQ45 622   13,33   2,19%
  • ISSI 212   0,39   0,18%
  • IDX30 351   8,04   2,34%
  • IDXHIDIV20 438   9,47   2,21%
  • IDX80 93   1,54   1,68%
  • IDXV30 117   0,44   0,38%
  • IDXQ30 113   2,94   2,65%

Ahok: KKP pernah rekomendasikan reklamasi


Senin, 18 April 2016 / 14:49 WIB


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sudah konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Ahok sempat menemui Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sudirman Saad.

Dalam kesempatan itu, Sudirman menyebut reklamasi merupakan cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan yang rusak. "Beliau (Sudirman) yang mengajarkan saya, kalau teluk sudah terkontaminasi, maka teknik mengatasinya adalah reklamasi. Supaya menyerap bahan-bahan beracun. Ada bukunya beliau, jadi tanya beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Itu sebabnya, kata Ahok, izin reklamasi yang sudah diterbitkan tidak masalah.

Yang terpenting, lanjut Ahok, reklamasi tidak merugikan daerah. Untuk itu dia mewajibkan agar pengembang yang menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di atas pulau hasil reklamasi.

Meski nantinya kewenangan untuk memberikan izin reklamasi bukan di tangan gubernur dan berpindah tangan ke Pemerintah Pusat, Ahok berkeinginan tetap ada subsidi silang antara pengembang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Buat saya izin tidak masalah. Tapi jangan begitu izin ditarik ke Pemerintah Pusat, terus tambahan kontribusi pengembang reklamasi sebesar 15% hilang. Nanti DKI yang repot, itu saja yang saya minta," tegasnya. (Dennis Destryawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×