Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (Investment Grade) pada 20 Juli 2017. Fitch telah memperbaiki outlook Sovereign Credit Rating Indonesia menjadi Positive dari Stable, sekaligus mengafirmasi rating pada level BBB- pada tanggal 21 Desember 2016 lalu.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, afirmasi peringkat utang Indonesia tersebut menjadi faktor pendukung tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keyakinan investor dan stakeholders lainnya.
"Hal ini perlu dijadikan momentum untuk mempertahankan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut," kata Agus dalam keterangan resminya, Kamis (20/7).
Lebih lanjut menurutnya, BI akan terus mendukung dan berkontribusi dalam agenda reformasi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif.
Dalam siaran pers-nya, Fitch menyebut beberapa faktor kunci yang mendukung itu. Yaitu, beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur Pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan.
Fitch juga mencatat dua hal yang menjadi perhatian yaitu sektor eksternal yang masih perlu diperkuat dan faktor struktural perihal tata kelola dan lingkungan bisnis yang masih perlu ditingkatkan.
Lebih lanjut, Fitch mengakui bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar BI serta penurunan pertumbuhan utang luar negeri korporasi yang antara lain sebagai dampak dari penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait utang luar negeri, telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.
Fitch juga mengapresiasi kredibilitas asumsi pertumbuhan ekonomi dalam revisi anggaran Pemerintah tahun 2017 serta dorongan reformasi struktural yang kuat sehingga mampu secara bertahap memperbaiki iklim usaha.
Ke depan, Fitch mencatat adanya upside risk terhadap penerimaan Pemerintah sebagai dampak dari Tax Amnesty, aturan kewajiban pelaporan perpajakan, serta kesepakatan pertukaran data antar negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
