CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.859   -71,00   -0,45%
  • IDX 7.244   -64,64   -0,88%
  • KOMPAS100 1.108   -9,68   -0,87%
  • LQ45 880   -6,43   -0,73%
  • ISSI 219   -2,00   -0,91%
  • IDX30 450   -3,62   -0,80%
  • IDXHIDIV20 541   -5,06   -0,93%
  • IDX80 127   -1,22   -0,95%
  • IDXV30 136   -1,72   -1,25%
  • IDXQ30 150   -1,26   -0,84%

Ada Power Sharing, Kabinet Prabowo-Gibran Akan Gemoy


Sabtu, 12 Oktober 2024 / 06:15 WIB
Ada Power Sharing, Kabinet Prabowo-Gibran Akan Gemoy
ILUSTRASI. Nantinya, bakal ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto.


Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bocoran susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mulai beredar. Nantinya, bakal ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Informasi jumlah kementerian ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya dalam dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra AKD. Meski belum final, postur kabinet gemuk sudah dilontarkan baik oleh Prabowo maupun elite politik di partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, adanya nomenklatur kabinet yang memperlihatkan format yang dilebur dan dipisah itu sangat tergantung dari kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Baca Juga: Gerindra Sebut Ada Sekitar 46 Kementerian pada Kabinet Prabowo

Adapun soal profil menteri-menterinya diisi oleh menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Maruf Amin, itu juga sesuai dengan pidatonya Prabowo. Yang mana kabinetnya nanti akan diisi 50%-nya oleh menteri dari kabinet Jokowi-Maruf. 

"Ya, mungkin ingin mengambil dari menteri-menteri yang bagus di masa Jokowi. Ingin mengambil pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa bekerja di pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya kepada KONTAN, Jumat (11/10/2024).

Menurut ujang, kabinet isi muka lama dengan kabinet muka baru-memang dikombinasikan di kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimanapun kabinet Prabowo itu harus mengakomodasi, harus power sharing dengan banyak kepentingan, baik dari partai politik maupun dari kalangan profesional.

"Itu kan harus diakomodasi dari kepentingan-kepentingan, ya seluruh komponen anak bangsa," kata Ujang.

Selanjutnya: PPN 12% Akan Ditunda, Pemerintahan Prabowo Siapkan Strategi Dongkrak Penerimaan Pajak

Menarik Dibaca: Resep Brokoli Ayam Jamur si Ide Masakan Sehari-hari yang Praktis Dibuat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×