Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi sorotan, terutama ketika pergantian terjadi secara masif berbarengan dengan pergantian rezim pemerintahan.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai pergantian pengurus BUMN karena bergantinya rezim pemerintah adalah kondisi lumrah.
Sebab, hampir di setiap periode pergantian Presiden hal tersebut terjadi.
Baca Juga: Pergantian Rezim dan Direksi BUMN: Evaluasi atau Sekadar Penyegaran?
“Hal yang musti dijaga adalah agar BOD/BOCdari BUNN yang ditunjuk memenuhi persyaratan,” kata Toto kepada Kontan, Kamis (24/10).
Toto mencontohkan persyaratan tersebut antara lain tidak ada conflict of interest dengan parpol pengusung, punya basis kompetensi yang cukup andal sebagai pengurus BUMN (profesional) serta lulus uji fit&proper test sebagai pengurus BUMN.
Untuk diketahui, ada beberapa perombakan direksi, seperti MIND ID dan PLN.
Baca Juga: Saham-Saham Nikel BUMN Terkena Sentimen Pelantikan Prabowo
RUPS Tahunan MIND ID juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jisman Parada Hutajulu sebagai komisaris. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Grace Natalie Louisa sebagai komisaris yang baru.
Selanjutnya, RUPS Tahunan juga menyetujui pengangkatan Fuad Bawazier sebagai komisaris utama dan Pamitra Wineka sebagai komisaris independen.
Adapun, pergantian terjadi pada posisi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero). Burhanuddin Abdullah ditunjuk menjabat Komisaris Utama PLN menggantikan Agus Martowardojo.
Pergantian dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai perwakilan pemegang saham PLN. Burhanuddin merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
