Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) Priyo Budi Santoso mengatakan, ormas dan sayap Partai Golkar memberikan masukan secara keras terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Menurut dia, ada tujuh poin yang disampaikan ormas kepada Ical.
"Tadi secara terbuka dan jujur, disampaikan tujuh poin kesepakatan ormas, dan kami bacakan di depan ketua umum. Beliau mendengarkan dengan baik, meskipun dengan kata-kata yang tegas dan agak keras kami sampaikan, tetapi semata-mata ini untuk kepentingan Golkar," kata Priyo, seusai menggelar pertemuan tertutup di kediaman Aburizal, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014) malam.
Selain MKGR, hadir dalam pertemuan tersebut, ormas lain Partai Golkar, yakni Depinas Soksi, Kosgoro, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya, dan Majelis Dakwah Indonesia. Pertemuan juga dihadiri sejumlah pengurus DPP Golkar.
Priyo mengatakan, salah satu masukan itu terkait dengan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif lalu yang jauh dari target. Berdasarkan hasil hitung cepat, Partai Golkar mendapat suara 14-15 persen.
"Sudah disampaikan ketua umum, itu kesalahan kolektif," ujarnya.
Masukan lainnya terkait posisi Ical sebagai capres dan cawapres. Sejak awal, Ical sudah diplot sebagai bakal capres dari Partai Golkar. Belakangan, Ical mengaku siap menjadi cawapres dari capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Dari bahasa beliau itu, apa yang terjadi diserahkan di rapimnas. Apakah tetap capres atau mengubah cawapres, itu forum resminya," ujar Priyo.
Priyo melanjutkan, dalam rapimnas itu muncul pula usul agar DPD II hadir dan memberikan suara. Priyo menilai, posisi mereka cukup strategis sehingga harus diikutkan dalam pengambilan keputusan.
"Terhadap masalah itu, beliau memiliki perspektif pandangan juga, meskipun masih akan dipertimbangkan. Jika dianggap belum perlu, mungkin saat ini DPD II belum akan dihadirkan," ujarnya. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
