kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

3.000 Orang tolak pembangunan ruas tol dalam kota


Senin, 26 November 2012 / 11:52 WIB
3.000 Orang tolak pembangunan ruas tol dalam kota
ILUSTRASI. Vaksin Covid-19 produksi Pfizer-BioNTech sudah didistribusikan secara bertahap pada 20 Agustus 2021. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Fahriyadi | Editor: Edy Can

JAKARTA. Sebanyak 3.000 orang menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Penolakan ini disampaikan melalui petisi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Warga yang menolak terdiri dari kalangan lembaga swadaya masyarakat dan invididu. Mereka menyatakan, pembangunan enam ruas tol dalam kota ini rentan menimbulkan masalah baru baik sosial maupun lingkungan.

Firdaus Cahyadi, salah seorang penandatangan petisi itu, menyatakan, pembangunan enam ruas tol dalam kota itu justru akan memicu pertambahan kendaraan pribadi. Dia menghitung, setiap rasio pertumbuhan 1 kilometer jalan akan memicu pertambahan lebih dari 1.000 unit mobil. Alhasil, kemacetan lalu lintas tidak teratasi.

Firdaus menilai pembangunan dua jalur busway dalam ruas tol tersebut juga tidak efektif. "Kami lebih ingin Jokowi membangun busway, monorel, KRL dan mass rapid transit," katanya, Senin (26/11).

Ahmad Safrudin yang juga anggota petisi dari LSM Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menambahkan penolakan itu karena ada ketimpangan antara tranportasi publik dan kendaraan pribadi. Ahmad bilang transportasi publik di DKI hanya 2% sedangkan 98% adalah kendaraan pribadi.

Dia bilang, transportasi publik yang 2% itu justru mengangkut lebih banyak warga Jakarta yang sekitar 56% sementara, kendaraan pribadi hanya 46%.  "Makanya kami ingin segera dilakukan pembenahan dan revitalisasi armada baik KRL maupun Transjakarta," katanya.

Usman Hamid, aktivis HAM yang mengkoordinir petisi ini meminta Jokowi tegas menolak proyek itu. Sebab, dia melihat  sikap Jokowi terkesan abu-abu dalam proyek tersebut.

Usman menyebut petisi yang disuarakan ini merupakan suara dari warga kota yang memiliki hak untuk memperoleh fasilitas transportasi publik yang nyaman. "Kami akan sangat kecewa jika akhirnya proyek ini dilanjutkan meskipun nantinya akan ada jalur untuk transportasi publik seperti busway diruas tol tersebut," ujar mantan Koordinator KONTRAS ini.

Sebelumnya, Jokowi mengaku akan memprioritaskan pembangunan transportasi publik. Dia khawatir pembangunan enam ruas tol justru mendorong orang membeli mobil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×