2.086 Ha Lahan di IKN Belum Bebas, AHY: Masih Dicari Jalan Tengah

Selasa, 13 Agustus 2024 / 20:39 WIB

ILUSTRASI. Pekerja dengan menggunakan alat berat membangun Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib 2.086 hektar lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terkendala proses pembebasan lahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penyelesaian ribuan hektar lahan ini masih dicari jalan tengahnya melalui mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

"Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus," ujar AHY melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/8).

AHY menegaskan dalam hal ini peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian tanah di IKN yakni menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

Ia mengakui proses pembebasan lahan tidaklah selalu mudah. Untuknya, perlu strategi dan dilakukan secara hati-hati.

"Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembebasan 2.086 hektar lahan di IKN belum rampung sepenuhnya.

Saat ini, pihaknya bakal fokus membebaskan lahan di seksi 6A dan 6B untuk jalan tol serta pembangunan pengendali banjir di Sepaku.

"Kami fokuskan sekarang di 6A, 6B, dan banjir Sepaku dulu. (Dari 2.086 hektare itu yang ditangani) ya itu baru yang 6A, 6B ini," kata Basuki di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Kendati demikian, ia tidak merinci berapa hektar luasan lahan yang fokus dibebaskan tersebut. Namun, satu hal yang pasti tidak sampai setengahnya.