Reporter: Martina Prianti | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ada kabar baik buat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini menyetorkan deviden bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Panggar DPR) Suharso Monoarfa, mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat mematok asumsi penerimaan negara dari deviden BUMN pada tahun depan lebih besar Rp 1 triliun dari asumsi yang terdapat dalam RAPBN 2010. "Dividen BUMN Rp 24 triliun. Dibanding tahun lalu itu tidak naik, tapi turun," kata dia usai memimpin rapat Panggar DPR, Rabu (26/8).
Menariknya, mesti disepakati angka target sebesar Rp 24 triliun, tapi postur penerimaan deviden tetap sama seperti target yang terdapat dalam RAPBN 2010, yakni sebesar Rp 23 triliun. Asumsi setoran deviden itu terbagi menjadi empat sektor usaha BUMN. Pertama, dari jasa perbankan dan jasa keuangan sebesar Rp 4,45 triliun, jasa lainnya Rp 16,68 triliun lalu jasa logistik dan pariwisata Rp 1,20 triliun, agro industri dan perkebunan Rp 819,96 miliar, dan Perdagangan Industri Strategis (Piset) Rp 16,30 triliun.
Nah dari jumlah itu, target terbesar dibebankan kepada PT Pertamina sebesar Rp 9,98 triliun, Telkom Rp 3,2 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp 1,74 triliun. Suharso mengatakan, target setoran terbesar masih di pegang Pertamina karena BUMN itu yang paling memungkinkan. Secara umum, turunnya target setoran deviden BUMN lantaran disesuaikan dengan kondisi ekonomi. "Dividen 2010 itu kan hasil 2009. Performa ekonomi 2009 dipengaruhi kodisi secara umum (pelemahan) sehingga dividennya jadi lebih rendah dari 2008," kata dia.
Soharso memastikan, penarikan deviden BUMN tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan BUMN yang bersangkutan. Terkait masalah itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menambahkan, penarikan deviden hanya dipunggut dari BUMN yang keuangannya telah sehat. "Kan tergantung dari proyeksi labanya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
