kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

1 Desember, masyarakat Papua gelar unjuk rasa di 7 kota


Rabu, 23 November 2011 / 20:00 WIB
1 Desember, masyarakat Papua gelar unjuk rasa di 7 kota
ILUSTRASI. Pekerja menyiram tanaman di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2020). Cuaca hari ini di Jawa dan Bali cerah berawan hingga hujan petir, menurut prakiraan BMKG.


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Masyakarat Papua berencana akan mengelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1 Desember di tujuh kota di tanah air. Di antaranya Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta. Unjuk rasa tersebut sebagai buntut lambannya penanganan pemerintah terhadap berbagai masalah yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Boy M Dawir menjelaskan, seluruh elemen masyarakat mulai dari LSM hingga mahasiswa asal Papua akan turun ke jalan mengikuti aksi tersebut. "Kami akan mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai lambang daerah kami," ujar dia dalam RDP dengan Komisi I DPR RI, Rabu (23/11).

Persoalan yang masih menyelimuti Papua hingga saat ini ialah kejelasan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak menyentuh masyarakat, konflik keamanan, hingga penyelesaian sengkarut PT Freeport Indonesia. Menurutnya, semua persoalan harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar segera menyelesaikannya. "Kami meminta pemerintah segera melakukan audit dana Otsus," imbuhnya.

Dia menambahkan, akhir-akhir ini sejumlah mahasiswa asal Papua terpaksa kembali ke daerah asal karena mengaku sering menerima teror. "Sekitar 55 mahasiswa asal Papua dari Yogyakarta dan Jabodetabek pulang ke kampung halamannya kembali karena aksi teror yang dialami. Mereka tentu memilih tempat yang aman bersama dengan keluarganya," jelas Boy.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan segera meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh mahasiswa Papua yang sedang menjalani pendidikan di Jawa dan Bali. Selain itu, pihak aparat juga harus menjaga jalannya aksi unjuk rasa tersebut agar tidak terjadi bentrokan. "BPK harus segera melakukan audit terhadap Dana Otsus," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×