Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode kedua. Hal itu untuk mengatasi masalah yang terjadi di sektor ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan mulainya era digital yang memunculkan banyak otomaitsasi
"Di era digitalisai banyak otomatisasi bila tidak ditambah pengembangan skill akan ketinggalan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (2/7).
Timboel bilang perbaikan keterampilan harus menjadi fokus. Hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah yang nantinya akan berdampak pada investasi.
Investor akan tertarik untuk melakukan investasi bila tenaga kerja sudah tersedia. Biaya yang diperlukan untuk pelatihan tenaga kerja oleh investor akan terpangkas. "Pasti investor tahunya meminta pekerja yang siap kerja, sehingga mereka tidak keluar lagi biaya untuk pelatihan," terang Timboel.
Penguatan SDM tersebut perlu dibuat untuk berkelanjutan. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang fokus pada pengembangan SDM sehingga nantinya berlanjut.
Adanya pengembangan keterampilan juga memberikan dampak baik bagi pekerja. Keterampilan memberikan daya tawar yang lebih tinggi bagi pekerja. "Skill juga meningkatkan daya tawar tenaga kerja lebih kuat," jelas Timboel.
Meski penting, upah tidak menjadi perhatian khusus bagi Timboel. Ia bilang bila upah tinggi tetapi pekerja tidak memiliki kemampuan maka tidak akan diserap oleh industri.
Peran pemerintah juga diperlukan dalam menyerap tenaga kerja terlatih. Pemerintah perlu mempertemukan tenaga kerja yang telah dilatih dengan industri yang membutuhkan sehingga akses ke lapangan kerja lebih mudah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
