Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Kajian Hukum Bisnis dan Kepailitan kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait proses hukum kepailitan di Indonesia.
FGD yang bertajuk menggagas Undang-Undang (UU) Kepailitan yang Lebih Efektif ini diselenggarakan di Century Park Hotel pada Rabu (25/10).
Ketua Dewan Pengawas Forus Kajian Hukum Bisnis dan Kepailitan Muhammad Ismak mengatakan, tema tersebut dipilih lantaran banyaknya persoalan yang terjadi saat ini terkait gagasan revisi UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Persoalan kepailitan akan berpengaruh pada menurunnya tingkat investasi dan iklim berbisnis di Indonesia," ungkapnya dalam forum. Maka, tak heran banyak yang berpendapat gagasan pembaruan peraturan bidang kepailitan dan PKPU harus segera dilakukan sebagai wujud dukungan atas program pemerintah.
Terlebih dalam laporan teranyar yang diumumkan Bank Dunia, telah menetapkan Indonesia sebagai negara teratas dalam daftar "top reformer" bagi perbaikan kemudahan berusaha.
"Pembahasan terkait wacana perubahan UU 37/2004 membutuhkan masukan. Dari berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan pelaku usaha, tambah Ismak.
Dengan demikian pihaknya mengadakan FGD ini sebagai cara menelusuri dan menggali kelemahan UU. Sehingga, untuk memperoleh hasil yang memuaskan, FGD dihadirkan. Semua kalangan yang memahami secara langsung proses kepailitan sepeti akademisi, kurator, advokat, pihak perbankan dan para pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
