Reporter: Cecylia Rura, Ramadhani Prihatini | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Hasil survei dari beberapa lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sudah di atas 60%.
Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2017 yang dirilis Selasa (12/9) kemarin menunjukkan, sebanyak 68,3% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan survei Populi Center yang juga digelar Agustus 2017 menyebutkan, 75,2% merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara pada survei Indo Barometer pada Maret 2017, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 66,4%.
Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi terus naik dari tahun ke tahun. Kenaikan tingkat kepuasan publik ini juga terjadi di beberapa bidang utama. Antara lain bidang ekonomi. "Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi mencapai 56,9%," ujarnya dalam konferensi pers Selasa (12/9).
Meski begitu, hasil survei dari ketiga lembaga ini juga menyebutkan masyarakat menilai masih banyak kesulitan yang dirasakan terutama di bidang ekonomi. Beberapa hal yang dikeluhkan antara lain terkait tingginya harga barang kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, biaya kesehatan yang mahal dan rendahnya daya beli masyarakat. Sehingga, "Ini menjadi isu utama yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," ujar Arya.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, secara objektif hasil survei ini masih lebih tinggi daripada kenyataan yang terjadi. Sebab menurutnya, sejak tahun 2014 perekonomian Indonesia belum membaik secara signifikan.
Buktinya, angka kemiskinan sempat naik pada rentang waktu September 2016-Maret 2017. Ketidakpastian data dan validasi data penerima bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran, bisa menjadi keluhan masyarakat menengah ke bawah.
Menurut Bhima, keluhan terkait mahalnya harga barang kebutuhan pokok yang disebutkan oleh berbagai lembaga survei memang hal yang semestinya diperhatikan pemerintah pada saat ini. Nilai tukar petani yang berfluktuatif, upah buruh tani yang mengalami penurunan dan permasalahan lapangan kerja yang masih kurang juga perlu diperhatikan.
Hindari distorsi
Selain itu, kata Bhima, saat ini masih banyak kebijakan pemerintah yang belum matang tetapi sudah diterbitkan, sehingga kerap membuat distorsi publik. Ia mencontohkan, kebijakan untuk mengintip rekening nasabah, maupun pajak untuk selebgram. "Ke depan, untuk perbaikan pemerintah sebaiknya jangan membuat kebijakan yang aneh dan bisa mendistorsi yang membuat pelaku usaha ragu," jelasnya.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih menilai, hasil survei beberapa lembaga ini menunjukkan pemerintah sudah cukup memperbaiki diri dari tahun ke tahun.
Menurutnya, dalam beberapa hal seperti di bidang infrastruktur dan pengendalian harga pangan, pemerintah sudah cukup baik. Hanya saja, "APBN yang dirancang begitu meyakinkan tapi realisasinya banyak hambatan, itu cukup mengecewakan," ujarnya.
Semestinya, kata Lana pemerintah terus berbenah diri, mengingat 2018 sudah masuk tahun politik. Untuk bisa terpilih di periode kedua, pemerintahan harus bisa mengambil kepercayaan masyarakat dengan stabilisasi harga bahan pangan serta menggenjot target gini ratio. "2018 akan menjadi tahun yang pendek, pemerintah harus bisa memberi ingatan yang baik ke masyarakat," jelas Lana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
