Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi defisit APBN hingga Januari 2018 mencapai Rp 37,05 triliun atau sekitar 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di tahun 2017.
Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan hingga Januari 2018 mencapai Rp 21,77 triliun atau 6,68% dari target APBN 2018, yang terutama bersumber dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 21,41 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dibandingkan dengan realisasi tanggal 31 Januari 2017 di mana pembiayaan utang mencapai Rp 82,1 triliun, pencapaian pada Januari 2018 ini menggambarkan hal yang positif.
Namun, pihaknya menyadari bahwa tekanan dari sisi global akan menguat, terutama melihat sinyal kenaikan suku bunga The Federal Reserve bakal berlanjut pada tahun ini semakin kuat.
Membaca situasi ini, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Scenaider Siahaan mengatakan, pemerintah menerbitkan utang lebih banyak di awal.
“Kami akan issue sekitar 60% dari gross issuance plan di semester I-2018,” kata Scenaider kepada KONTAN, Kamis (22/2).
Asal tahu saja, realisasi pembiayaan utang pada Januari 2018 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 15,5 triliun dan pinjaman Rp 5,9 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian keuangan Luky Alfirman mengatakan, pembiayaan awal tahun melalui penerbitan SBN ini sesuai dengan strategi pemerintah untuk mengantisipasi kebijakan Bank Sentral AS
“Kami berencana melakukan 'front loading" untuk penerbitan SBN di awal semester satu, untuk mengantisipasi ketidakpastian atas Fed Fund Rate sebanyak tiga kali," katanya.
Adapun, sejak awal Februari, pihaknya telah melakukan lelang untuk SUN. “Semoga hasilnya masih cukup bagus dan terjaga,” kata dia.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira bilang, dengan kenaikan suku bunga The Federal Reserves, bakal terjadi capital outflow yang deras. Mengingat sebanyak 41% kepemilikan surat utang pemerintah dikuasai asing,
“Yield US Treasury 10 tahun mencapai 2,9% atau tertinggi dalam empat tahun terakhir. Selisih yield antara surat utang pemerintah dan US treasury membuat investor bisa serentak menjual surat utang Indonesia dan lari ke AS. Capital outflow ini jelas berisiko membuat rupiah makin melemah,” kata Bhima.
Adapun Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, Indonesia memang akan kena dampak dari kenaikan suku bunga The Fed.
Namun, hal itu bisa di-maintain dengan di-upgradenya rating Indonesia oleh Japan Credit Rating Agency, Ltd. beberapa waktu lalu dan masuknya surat utang global berdenominasi rupiah ke dalam indeks pendapatan tetap Bloomberg Barclays (Barclays fixed income indices)
“Kalau di globalnya tightening monetary policy cepat dilakukan, Indonesia akan kena dampaknya suka tidak suka, tapi kenaikannya bisa di-maintain. Jadi bisa dimitigasi,” kata dia.
Di APBN 2018, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari PDB di mana untuk menutup defisit tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan berasal dari utang sebesar Rp 399,2 triliun, yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 414,5 triliun dan pinjaman neto negatif Rp 15,3 triliun.
Meski begitu, pemerintah diperkirakan akan menerbitkan SBN baru lagi. Bhima mengatakan, dengan melihat bahwa sejak 2012 Indonesia terjebak defisit keseimbangan primer alias utang baru untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama, tahun 2018-2019 utang jatuh tempo yang harus dilunasi mencapai Rp 810 triliun.
“Pemerintah pasti tidak ada opsi lain selain terbitkan SBN baru lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
