| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.473
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

MK batalkan pasal UU MD3, anggota dewan enggan berkomentar

Jumat, 29 Juni 2018 / 02:30 WIB

MK batalkan pasal UU MD3, anggota dewan enggan berkomentar
ILUSTRASI. DEMO MENOLAK REVISI MD3

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal di UU MD3 ditanggapi dingin oleh anggota dewan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III fraksi PPP Arsul Sani mengaku masih belum tahu soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU MD3 untuk pembatalan poin pemanggilan paksa seseorang.

Saat dihubungi Kontan.co.id, Asrul Sani mengaku dirinya belum membaca poin yang diajukan untuk materi uji di MK yang sudah diputuskan Kamis (28/6). 

"Kalau keputusan MK saya harus baca dulu keputusan MKnya, baru saya bisa berkomentar dengan aturan," katanya, Kamis (28/6).

Catatan saja, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

MK sudah menganulir pasal yang mengatur kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang atau kelompok yang sebelumnya diatur dalam pasal 73 UU Nomor 2 Tentang MD3.

"Saya mau lihat dulu pertimbangan keputusan MK ini baru saya komentari. Ini kan soal hukum bukan soal politik jadi harus benar," tegasnya.


Reporter: Kiki Safitri
Editor: Herlina Kartika

UU MD3

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0038 || diagnostic_api_kanan = 0.1153 || diagnostic_web = 2.4270

Close [X]
×