Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka, Kamis (18/2).
Sejak tahun lalu, Sugiharto dijerat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK (e-KTP).
Kasus ini sudah lebih dari dua tahun ditangani KPK.
"Hari ini, KPK periksa S (Sugiharto) sebagai tersangka," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (18/2).
Sebelumnya, KPK sudah dua kali memeriksa Sugiharto sebagai tersangka. Namun, hingga kini KPK belum melakukan penahanan.
Selama penyidikan, KPK telah memeriksa pejabat Perum Percetakan Negara Rl (PNRI), PT Pos Indonesia, PT Indosat, dan Perum Bulog sebagai saksi.
Saat ini, KPK masih menunggu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelesaikan penghitungan kerugian negara.
Dalam kasus ini, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.
Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.
KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
