Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2018 sudah di depan mata. Tahun yang disebut-sebut sebagai tahun politik itu berpotensi menimbulkan gangguan kemanan, yang bisa berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi.
Untuk menangkal potensi negatif itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan sejumlah rencana dan strategi untuk dilaksanakan tahun depan.
Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, tahun depan Indonesia bersiap menghadapi 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 31 provinsi. Kegiatan tersebut tentu sangat rentan memunculkan konflik horizontal, seperti kegiatan pengarahan massa, hingga aksi kekerasan massa dari kubu yang kalah ataupun bentrok di antara massa pendukung.
Karena itu, "Polri akan memperkuat bidang keamanan yang akan dibantu oleh tim dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)," ujar dia, kemarin.
Tito telah mengajukan permintaan bantuan kepada Panglima TNI untuk kegiatan pengamanan selama Pilkada tahun depan. Prediksi Tito, daerah yang rawan mengalami konflik akibat pilkada adalah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Papua.
Selain itu, Sulawesi Selatan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur juga sangat rawan konflik jika terdapat lebih dari satu pasangan calon. Kendati begitu, menurut analisisnya, konflik biasanya baru akan terjadi ketika masing-masing partai politik telah menetapkan calonnya, yakni pada Februari 2018. "Konflik biasanya terjadi lewat isu-isu provokatif," tambah Tito.
Karena itu, Polri mengimbau bagi pasangan calon untuk tidak menyebarkan isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) sebagai bagian dari kampanye.Selain agenda Pilkada, Polri juga punya pekerjaan penting pada tahun depan, yakni mengamankan sejumlah acara besar yang melibatkan tamu dari berbagai negara untuk datang ke Tanah Air.
Pertama, ajang olahraga negara Asia yakni Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018 yang melibatkan 15.000 kontingen dari 45 negara. Keikutsertaan Korea Utara dan Myanmar sebagai negara yang banyak dikecam masyarakat di Indonesia berpotensi menghadirkan gangguan keamanan.
Kedua, pertemuan Forum IMF-World Bank di Bali yang diagendakan berlangsung Oktober tahun depan. "Keikutsertaan Amerika Serikat dan Israel menjadi potensi ancaman yang sama. Apalagi, keadaan Gunung Agung yang masih siaga," tutup Tito.
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Wiranto sudah memaparkan peta potensi rawan konflik di saat Pilkada, yakni sebelum, selama, dan setelah Pilkada berlangsung.Wiranto menuturkan, potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik antara lain adanya oknum penyelenggara Pilkada yang tak netral, politik uang, penggunaan isu SARA, serta validasi data pemilih yang tak akurat. "Inilah yang mesti diantisipasi agar tak ada konflik," ujar WIranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
