Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan, pembangunan infrastruktur fisik saat ini belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial di era kompetisi global saat ini. Terlebih Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dimulai sehingga persaingan di Asia Tenggara semakin sengit.
Untuk itu, Jokowi menekankan beberapa hal yang menjadi kunci harus dicapai agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global. Pertama, perlunya pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan sumber daya manusia (SDM) harus dipercepat.
"Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang," katanya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Kedua, perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif juga penting dengan mendorong kemajuan dan produktivitas UMKM, yang merupakan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 9% pada tahun 2016.
Ketiga, sistem pendidikan vokasional juga harus diperkuat dalam rangka menyiapkan SDM. "Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan," lanjutnya.
Keempat, pemerintah terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun untuk mendukung industrialisasi nasional.
Kelima, pemerintah menyiapkan holdingisasi untuk mempercepat BUMN agar semakin produktif dan penguat daya saingnya.
"Pemerintah pusat juga mengapresiasi terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif, termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
