Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengaku adanya penurunan layanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan. Menyusul terbitnya Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 sebagai imbas masalah keuangan BPJS Kesehatan.
"Dulu semua dalam persalinan sudah masuk dalam satu paket, paket BPJS sekarang tidak lengkap," ujar Ketua Umum IDAI DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP usai konferensi pers dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamis (2/8).
Perdirjampel tersebut menyebutkan bayi baru lahir dalam kondisi sehat post operasi akan dibayar satu paket. Hal itu membuat paket tersebut tidak menyertakan tindakan darurat.
Padahal, Aman bilang kondisi bayi yang lahir tidak dapat diprediksi sehingga perlu persiapan hal tidak terduga. "Bayi baru lahir sangat berisiko sehingga semua harus siap walau pun bayi tersebut dipastikan sehat," terang Aman.
Kebijakan tersebut diungkapkan Aman akan mempersulit tujuan Indonesia menekan angka kematian bayi. Asal tahu saja, tingkat kematian bayi Indonesia saat ini masih tinggi mencapai 23 per seribu kelahiran.
Angka tersebut masih jauh di bawah negara lainnya. Angka kematian bayi di Brunei 9 per seribu, Malaysia 7 per seribu, Singapura 2 per seribu, Thailand 6 per seribu, dan Vietnam 15 per seribu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
