Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Setelah Jepang memasukkan tawaran ke pemerintah Indonesia, kini giliran pemerintah China yang menawarkan proposal untuk mengerjakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Lewat Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok Xu Shaoshi, pemerintah China mengajukan proposal proyek ini kepada Bappenas. Sebelumnya, China membicarakan proyek yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, berdasarkan hasil studi kelayakan yang tercantum pada proposal yang diajukan China, nilai investasi proyek kereta cepat ini mencapai US$ 5,5 miliar. Dengan kurs Rp 13.000 per dollar Amerika Serikat (AS), artinya nilai investasi ini mencapai Rp 71,5 triliun. Bunga yang ditawarkan 2% per tahun dengan masa pengembalian pinjaman 40 tahun.
Dalam proposal China, investasi proyek ini ditanggung oleh konsorsium yang terdiri dari delapan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal China. "Mereka (China) menawarkan (pembiayaan proyek) tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali," ujar Andrinof, Selasa (11/8).
Sebelumnya Jepang telah memasukkan proposalnya ke pemerintah Indonesia. Menurut studi kelayakan yang dilakukan Jepang, proyek kereta cepat butuh investasi sekitar Rp 60 triliun. Dalam proposal Jepang, proyek ini hanya layak dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah swasta. Pemerintah menanggung 16%, BUMN sebesar 74%, dan konsorsium swasta 10%.
Dua pekan lagi
Namun, pemerintah belum menjatuhkan pilihan. Ada beberapa pertimbangan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memilih pemenang. Pertama, tawaran yang terbaik. Kedua, rekam jejak kerjasama dengan dua negara dalam pembangunan infrastruktur.
Ketiga, kualitas proyek infrastruktur yang dikerjakan. "Bukan hanya pertimbangan murah secara akuntansi, tapi secara ekonomi, penggunaan kandungan lokal, kualitas layanan juga akan dijadikan pertimbangan," katanya.
Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bilang, pemerintah akan menunjuk konsultan independen. "Kami akan menunjuk konsultan minggu ini," ujarnya. Andrinof menyatakan, pemerintah akan memutuskan pilihan dalam dua pekan ke depan. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
