Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai otonomi daerah terlalu luas menjadi salah satu tantangan penyelesaian ketimpangan pertumbuhan ekonomi.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antar wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dia bilang, sekitar 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia yakni Jawa dan Sumatera. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Tahun 2017 masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,49%.
Berbanding jauh dengan kontribusi PDB Sumatera sebesar 21,66%, Kalimantan 8,20%, Sulawesi 6,11%, Bali dan Nusa Tenggara 3,73%, lalu Maluku, dan Papua 2,43%.
Bambang bilang, moratorium otonomi daerah pada tahun 2016 merupakan salah satu langkah pemerintah menekan disparitas pertumbuhan ekonomi.
"Itu adalah cara kita untuk memberi pesan, bahwa kalau daerahnya terlalu banyak, maka fixed cost biaya tetapnya akan makin banyak, biaya overhead makin banyak," kata Bambang, Kamis (23/3).
Hal tersebut juga berdampak pada penurunan efektivitas skala ekonomi di daerah. Lantaran daerah dengan area yang kecil tak mandiri dibandingkan dengan daerah yang lebis luas areanya. Untuk itu, pemerintah meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki optimalisasi anggaran daerah masing-masing.
"Sekarang mereka (Pemda) harus benar-benar bisa memberdayakan budget-nya. Jangan hanya dihabiskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin atau dasar tapi mulai lebih didorong untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan. Karena kalau daya dorong budget kecil ya selamanya daerah itu sulit berkembang," jelas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
