Reporter: Agus Triyono, Ramadhani Prihatini, Uji Agung Santosa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid III kembali berhembus. Kocok ulang menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK mengencang seiring pencalonan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) menjadi Presiden International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Pencalonan Bambang sebagai Presiden IFAD bahkan mendapat dukungan Presiden Joko Widodo. "Presiden telah memberikan persetujuan ke Bambang untuk maju sebagai Presiden IFAD," tandas Sekretaris Kabinet Pramono Anung ke KONTAN, pekan lalu.
Peluang Bambang sebagai Presiden IFAD cukup besar. Sebab, menurut Pramono, Presiden juga telah membuat surat ke negara-negara untuk memberikan dukungan. Dari perkembangan terakhir, banyak negara yang memberikan dukungan ke Bambang.
Pemilihan presiden salah satu badan PBB yang mengurusi pendanaan pengembangan pertanian ini rencananya akan dilakukan Februari ini. Ini pula yang membuat rumor kocok ulang menteri makin mengencang.
Hanya Pram, panggilan karib Promono Anung berdalih, pemerintah masih menunggu hasilnya. "Kalau nanti sudah terpilih, akan ada keputusan Presiden," kata dia.
Apalagi, tak hanya Bambang, paling lambat Maret, Panglima TNI, Gatot Nurmayanto pada Maret nanti juga akan pensiun. Kabar yang beredar, Gatot sudah diplot jadi Menteri Pertahanan, menggantikan Ryamizard Ryacudu. Dengan posisi ini, Jokowi ingin mempertahankan soliditas di TNI, meski ada pergantian panglima.
Pergantian direksi Pertamina juga kembali mencuatkan isu pergantian Menteri BUMN Rini Soemarmo.
Kabar yang beredar menyebut, Menteri ESDM saat ini yaitu Ignasius Jonan, akan menggantikan posisi Rini. Sedang posisi Jonan digantikan Arcandra Tahar, yang saat ini menduduki posisi Wakil Menteri ESDM.
Namun Juru Bicara Presidem Johan Budi SP membantah isu itu. "Tak ada ada info apa-apa soal ini. Saya juga gak tahu," katanya.
Perhatikan waktu
Pengamat politik juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy) Jakarta, Gun Gun Heryanto bilang, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Kita harus menghormatinya," katanya, Rabu (8/2).
Walau begitu jika reshuffle benar ada, perlu diperhatikan konteks waktu dan skala prioritas. Gun Gun berharap reshuffle tidak terlalu sering dilakukan. Sebab, reshuffle melibatkan tensi politik di opini publik. "Bagusnya diberi jeda satu tahun pasca reshuffle terakhir," katanya.
Pergantian kabinet juga sebaiknya dilakukan di tahun ketiga pemerintahan. Sebab, di tahun keempat dan kelima, Presiden sudah disibukkan dengan strategi pemilu selanjutnya. "Reshuffle juga harus dijadikan perbaikan kinerja, bukan alat bagi-bagi kursi," tandasnya.
Tanda gerbong reshuffle ini sebenarnya sudah terembus sejak akhir tahun lalu. Dari sejumlah pemberitaan media yang dihimpun KONTAN, salah satu tokoh politik yang pertama kali mendengungkan adanya reshuffle adalah mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin.
Ade mengaku mempertimbangkan jika ada tawaran untuk dirinya masuk dalam kabinet. Kabar itu diperkuat oleh pernyataan politisi PDIP Darmadi Durianto. Di akhir Desember lalu, Darmadi bilang, ada tiga kementerian yang tengah dievaluasi Presiden Jokowi. Ketiganya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Isu kian santer dengan penyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyono yang mengklaim, partainya ditawari empat pos menteri, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan tidak ada pergantian pembantunya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
