kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,14   10,84   1.19%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Wapres: Hambatan energi terbarukan harus diatasi


Rabu, 21 Agustus 2013 / 11:47 WIB
Wapres: Hambatan energi terbarukan harus diatasi
ILUSTRASI. Suku bunga deposito berjangka.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Wakil Presiden Boediono meminta para pengusaha, investor dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyelesaikan berbagai hambatan dalam pengembangan energi terbarukan.

Salah satu hambatan yang kerap ditemukan di lapangan adalah resistensi dari masyarakat akibat banyaknya mis-konsepsi tentang pengembangan energi geothermal.

Hal itu dikatakan Boediono saat membuka Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2013 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/8).

"Ini tugas kita semua, juga METI untuk terus-menerus memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menuai dukungan," tutur Wapres. 

Wapres menilai, pengembangan energi terbarukan mendesak dilakukan. Pasalnya, baik pemerintah, investor dan masyarakat cukup antusias menyambut pengembangan energi tersebut.

Karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini berpesan, pada konferensi berikutnya di tahun depan, dipaparkan berbagai kemauan dari berbagai sektor energi terbarukan yang telah dicapai.

"Apakah itu geothermal, solar, angin atau hydro, sehingga para penggiat tetap fokus dan bersemangat dalam mengembangkannya," tambahnya.

Menurut Boediono, hambatan lain dalam pengembangan energi terbarukan adalah persoalan tumpang tindihnya lahan energi.

Karena itu, ia meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama para investor yang berkepentingan untuk fokus mengatasi persoalan tersebut.

Bagi Wapres, persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan instansi pusat. "Banyak pemerintah daerah yang menaruh minat pada pengembangan geothermal. Namun mereka nampaknya membutuhkan semacam petunjuk pelaksana yang meliputi berbagai hal, termasuk misalnya proses tender dan lain sebagainya," imbuhnya.

Boediono juga menyinggung persoalan kontrak kerja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan investor yang disepakati dan menguntungkan bagi semua pihak. Ia bilang, kontrak kerja yang ideal tak bisa sekaligus dikembangkan tapi bisa dilakukan secara bertahap.

Hal ini membutuhkan upaya menggali berbagai pengalaman yang ada di dunia, termasuk proyek-proyek yang sedang berlangsung dan sudah terjadi sehingga bisa fokus dalam mencapai solusi bersama. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×