Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Kali ini, pemerintah mengakomodir kesepahaman kerja sama program pengurangan tingkat kemiskinan melalui perekonomian berkelanjutan senilai US$ 600 juta.
Program tersebut bernama program compact. Program ini merupakan program hibah dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millennium Challenge Corporation (MCC).
Kegiatan ini terdiri dari tiga proyek utama. Pertama, kegiatan proyek kemakmuran hijau (green prosperity project). Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mencegah anak pendek. Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek kemakmuran hijau adalah proyek yang mendapatkan alokasi dana terbesar yakni 65% dari US$ 600 juta atau sekitar Rp 3,3 triliun.
Untuk membangun proyek dengan target energi terbarukan ini dilakukan kerja sama beberapa kelembagaan antara Millenium Challenge Account (MCA)-Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Green prosperity adalah projek yang besar dan merupakan suatu keharusan. Pembangunan hijau adalah suatu tindakan yang harus dilakukan," kata Lukita D. Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas di Jakarta, Rabu (24/7).
Dari dana Rp 3,3 triliun, sekitar Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan yang ada di berbagai daerah. Sementara sisanya sekitar Rp 800 miliar-Rp 900 miliar akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman teknis pembangunan hijau.
Asal tahu saja, proyek kemakmuran hijau ini terdiri dari empat kegiatan inti, yaitu fasilitas investasi, perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, bantuan teknis dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengetahuan hijau.
Nah, fasilitas investasi ini yang menjadi hal terpenting dalam kegiatan kemakmuran hijau.
"Sudah ada dua propinsi yang jadi pilot project yaiyu Jambi dan Sulawesi Barat," papar Budi Kuncoro, Direktur Proyek Kemakmuran Hijau.
Ke depannya, ada 12 propinsi yang akan dibidik untuk proyek ini, yakni lima propinsi di Sumatera, dua propinsi di Kalimantan, tiga propinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Nusa Tenggara Barat (NTB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
