Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus Covid-19 memang masih bergejolak di dalam negeri. Namun secara regional dan global, kasusnya terus melandai. Adapun tingkat risiko yang dihadapi masyarakat kini sudah jauh berkurang, baik risiko keparahan maupun risiko kematian.
Melansir indonesia.go.id, pandemi telah berubah menjadi endemi. Oleh karenanya, wabah Covid-19 bakal diperlakukan tak ubahnya endemi demam berdarah (BBD), malaria, atau typhus pada tahun depan.
Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran penanganan Covid-19 bakal dihilangkan pada tahun anggaran 2023. Hal tersebut dia tegaskan dalam paparan Nota Keuangan Dalam Rencana APBN 2023 di Kantor Kemenkeu, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa sore (16/8/2022).
Dia menguraikan, biaya penanggulan Covid-19 akan masuk ke dalam anggaran reguler Kementerian Kesehatan.
Menurut Sri Mulyani, pos anggaran penanggulangan Covid-19 ini muncul dalam tiga tahun berturut-turut. Pada 2020 ada anggaran Rp 52,4 triliun, kemudian melonjak ke level Rp 188 triliun pada 2021, tapi kemudian menyusut ke Rp 82,2 triliun pada 2022, untuk kemudian dihapuskan di 2023.
Baca Juga: Kelompok Berimunitas Rendah Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19 di Akhir Tahun Ini
"Tentu, Covid-19 masih ada, tapi kasusnya sudah jauh melandai dan risiko yang dihadapi masyarakat juga berkurang," kata Sri Mulyani.
Informasi saja, di tengah situasi pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan belanja cukup besar, antara lain, untuk pengadaan vaksin dan kegiatan vaksinasinya, serba perawatan pasien.
Pada 2020, Kemenkes membelanjakan Rp 14,5 triliun untuk perawatan pasien Covid-19. Pada 2021, angkanya pun berlipat menjadi Rp 62,7 triliun, ditambah Rp 20 triliun lainnya yang ditagih pada tahun anggaran 2022 ini. Untuk tahun anggaran 2022, angkanya diperkirakan telah jauh menurun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pihaknya belajar banyak dari pandemi Covid.
"Sebelumnya, sering terjadi duplikasi penganggaran dalam program kesehatan. Kini tumpang tindih itu kita ganti dengan koordinasi dan sinergi," ujar Budi, saat memberikan catatan dalam forum paparan Nota Keuangan RAPBN 2023 di kantor Kemenkes itu.
Baca Juga: Pemerintah Menyebut Kasus Covid-19 di Tanah Air Masih Terkendali
Dari peristiwa pandemi itu, menurut Budi, semua pihak sadar bahwa sebetulnya ada kewajiban bagi daerah mengalokasikan 10% anggarannya untuk kesehatan.
"Jadi, sekarang sebagian tanggung jawab kesehatan dibagi antara pusat dan daerah, dan hal ini membuat penggunaan anggaran lebih efisien," tambah Budi.
Dalam pelaksanaan anggaran 2023, lanjut Budi, isu resielensi ketahanan kesehatan makin mengemuka. Maka, belanja kementerian pun diarahkan kepada kegiatan transformatif yang dapat memberi akses layanan kesehatan secara lebih mudah dan lebih berkualitas.
Budi menyebut, transformasi layanan kesehatan itu bertumpu di atas sejumlah pilar. Pertama, pilar penguatan layanan primer, yakni dengan lebih memberdayakan 300 ribu posyandu di masyarakat. Dengan posyandu yang lebih berkualitas, kasus stunting misalnya lebih cepat tertangani agar pada masa depan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih sehat, kuat, dan pintar.
Kedua, penguatan rumah sakit rujukan yang jumlahnya ada 3.000 unit di Indonesia. Tujuannya, agar semuanya dapat melakukan surveilans, diagnosis, perawatan, serta tindakan medis lainnya sehingga terbentuk risiliensi kesehatan yang lebih tangguh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
