kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.929.000   -9.000   -0,46%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Utang Luar Negeri Meningkat Digunakan Pembiayaan Beberapa Program dan Proyek


Kamis, 15 Februari 2024 / 13:22 WIB
Utang Luar Negeri Meningkat Digunakan Pembiayaan Beberapa Program dan Proyek
ILUSTRASI. utang luar negeri pemerintah di kuartal IV 2023 mencapai US$ 196,6 miliar


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada akhir kuartal IV 2023 mencapai US$ 196,6 miliar atau tumbuh 5,4% secara tahunan alias year on year (yoy), juga meningkat dari pertumbuhan 3,3% yoy pada kuartal sebelumnya.

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, meningkatnya ULN Pemerintah terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Di samping itu, kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional.

“Hal ini seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredamnya ketidakpastian pasar keuangan global,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2).

Meski begitu, Erwin menyampaikan Pemerintah berkomitmen akan tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×