CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.170   -44,98   -0,62%
  • KOMPAS100 1.096   -6,56   -0,60%
  • LQ45 873   -3,12   -0,36%
  • ISSI 217   -1,51   -0,69%
  • IDX30 447   -1,07   -0,24%
  • IDXHIDIV20 540   0,64   0,12%
  • IDX80 126   -0,68   -0,54%
  • IDXV30 136   0,26   0,20%
  • IDXQ30 149   -0,14   -0,09%

Usulan Susi Pudjiastuti: Hapus Kemendag dan Kemenperin untuk hapus mafia impor


Rabu, 22 April 2020 / 04:13 WIB
Usulan Susi Pudjiastuti: Hapus Kemendag dan Kemenperin untuk hapus mafia impor
ILUSTRASI. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut memberikan usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberantas mafia impor alat kesehatan. 

Seperti diketahui, Erick Thohir tengah menyoroti tingkah mafia besar yang membuat RI sibuk impor alat kesehatan (alkes). Akibatnya di masa pagebluk corona, RI sangat bergantung kepada negara lain. RI tak memiliki bahan baku untuk membuat masker padahal SDM-nya mampu memproses hal itu. 

Baca Juga: Erick Thohir: Ada mafia besar yang buat bangsa kita sibuk impor alat kesehatan

Melalui cuitannya di linimasa Twitter, Selasa (21/4/2020), Susi terlihat mengomentasi berita soal tindakan Erick tersebut. Dia menyarankan Erick dan pemerintah RI menghapus 2 kementerian, dan membuat Direktorat Jenderal di Kementrian Luar Negari (Kemenlu) untuk mengurusi impor tersebut. M

enurutnya, hal itu bisa lebih mudah memberantas mafia impor dan lebih murah karena ditangani dalam sebuah Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri. "Pemerintah/ Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor, kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan kedirektoratan di deplu. Semua akan lebih mudah dan murah," kata Susi, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Pengamat UGM: Harga BBM subsidi dan non-subsidi seharusnya bisa turun

Dia pun menyatakan pernyataannya hanya sebuah usulan dan meminta maaf bila usulan yang dia berikan tidak diperkenankan oleh pemerintah. "Mohon maaf kalau tidak berkenan," sambung Susi. 



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×