Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Itulah sebabnya, kata dia, pemerintah Presiden Jokowi menjadikannya sebagai program strategis nasional dan dimonitor langsung oleh Presiden.
Masih kata Nova, substansi nya adalah PTPN harus mengurangi dominasinya atas Lahan yg dikelola jika ingin memberi Kesejahteraan kepada masyarakat lebih Luas. Karena Negara & Pemerintah ada untuk mensejahterakan masyarakat.
Tapi di sisi yang lain, Masyarakat petani penggarap --jika sudah mendapatkan Redistribusi lahan dari pengurangan area lahan PTPN jangan langsung dijual atau dipindahtangankan/dimutasi ke Pihak lain atau Swasta/Pengusaha karena adanya lahan lebih diprioritaskan untuk penunjang kedaulatan pangan domestik keluarga dan nasional.
"IBSW sering menemukan kasus sengketa lahan antara petani penggarap dengan PTPN," pungkas Nova.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menggelar diskusi dengan banyak pakar dan wakil Kementerian BUMN dan PTPN. Diskusi tersebut dilakukan untk mencari solusi terobosan, mengingat masih banyaknya kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di masyarakat.
Baca Juga: Mendag Klaim Harga Bahan Pokok Nasional Menjelang Lebaran Stabil dan Stok Terjaga
Saat membuka diskusi, Moeldoko mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset BUMN.
"Kita harus dapat memilih kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan memperkuat kepercayaan diri para pihak bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan," kata Moeldoko saat membuka diskusi.
Moeldoko berharap akan segera ditemukannya solusi komprehensif yang pada gilirannya tanah-tanah sengkreta tersebut dapat segera dimanfaatkan rakyat sehingga terjadi peningkatan pendapatan.
"Dalam hal ini, akan ada pemberdayaan kepada penerima manfaat, yakni rakyat," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
