Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menanggani masalah pembangunan (UNDP), menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan enam pilar dalam memperbaiki dampak pembangunan manusia dari migrasi.
Laporan Pembangunan Manusia 2009 bertema "Mengatasi Kendala Mobilisasi Manusia dan Pembangunan" yang dirilis oleh UNDP hari ini, menyebutkan ke enam pilar itu, yakni, pertama, meliberalisasi dan menyederhanakan jalur-jalur resmi yang memungkinkan buruh tak terampil mencari pekerjaan di luar negeri.
Kedua, menjamin hak-hak dasar para pekerja migran. Ketiga, mengurangi biaya transaksi terkait dengan migrasi, keempat memperbaiki keluaran bagi migran dan komunitas tempat tujuan, kelima memungkinkan manfaat dari mobilisasi internal, dan k eenam menjadikan mobilitas bagian integral dari strategi pembangunan nasional.
"Migrasi baik dari dalam negeri maupun lintas batas, membawa manfaat besar yang akan meningkatkan pembangunan. Hal itu bila ada kebijakan yang lebih baik di dalam maupun di luar negeri," kata salah satu peneliti UNDP Jeni Klugman di Jakarta, Senin (5/10).
Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2009 disebutkan, penyebab utama permasalahan seputar migrasi di banyak negara termasuk Indonesia, adalah kurangnya kebijakan dan peraturan. Untuk itu, ada reformasi kebijakan untuk melindungi pekerja migran dalam mengurangi kendala terjadinya perpindahan dan memperbaiki perlakuan kepada mereka.
Liberalisasi diperlukan karena pembatasan yang ditetapkan bukannya mencegah migrasi, namun justru meningkatkan migrasi melalui jalur yang tidak resmi serta memberi keutungan yang lebih besar bagi pelaku perdagangan manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
