Sumber: TribunNews.com | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan public.
Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke pengadilan mempertanyakan keabsahan ijazah SMA milik Jokowi.
Di tengah polemik tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengonfirmasi bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (15/4/2025), UGM menegaskan bahwa Joko Widodo menyelesaikan studi di kampus tersebut pada tahun 1985.
Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Joko Widodo juga kini dapat diakses oleh publik.
Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia ini memang merupakan alumnus dari Fakultas Kehutanan.
"Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM),” ungkap Dr. Andi dalam pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi UGM pada Selasa (15/4/2025).
Baca Juga: Jokowi dan SBY Masuk Jajaran Pengurus Danantara, Apa Tugasnya?
Joko Widodo, yang terdaftar dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681, memulai studinya pada tahun 1980 dan berhasil diwisuda pada 5 November 1985. Dr. Andi melanjutkan, yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dan diwisuda pada 5 November 1985.
UGM juga menekankan bahwa mereka hanya akan memberikan data pribadi berdasarkan permintaan resmi dari aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah dokumen skripsi Joko Widodo yang berjudul Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta yang diselesaikan pada tahun 1985.
Skripsi tersebut kini tersedia untuk umum, namun hanya beberapa bagian yang dapat diakses publik.
UGM juga menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam isu atau konflik terkait permintaan penjelasan mengenai ijazah Jokowi yang sempat diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Dalam audiensi yang berlangsung pada 15 April 2025, Dr. Andi menambahkan, UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.
Dengan penjelasan ini, UGM berharap dapat meredakan spekulasi yang berkembang mengenai status akademik Joko Widodo dan memberikan transparansi terkait informasi yang bersifat publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
