Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Lewat iPubers Terkendala Jaringan Internet

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sedang membenahi skema pupuk subsidi. Dimana saat ini sedang dilakukan uji coba perubahan skema subsidi pupuk.

Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia Yana Nurahmad Haerudin mengatakan, dengan adanya perubahan skema tersebut harapannya akan menghilangkan perbedaan harga pupuk di pasar.

Perubahan mekanisme ialah dengan penyaluran subsidi langsung ke petani melalui rekening atau dompet digital. Oleh karenanya diperlukan integrasi data petani penerima subsidi dengan layanan di perbankan.

"Di penyaluran atau hilir digunakan aplikasi iPubers (integrasi pupuk bersubsidi). Ini merupakan aplikasi yang dipakai Kios untuk menginput data penyaluran pupuk subsidi secara digital," kata Yana dalam Webinar Sinar Tani: Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi iPubers, Rabu (6/12).

Uji coba iPubers masih dilakukan pada 3.140 Kios, atau masih 12% dari total Kios nasional. Uji coba dilakukan di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dari uji coba tersebut sudah dialokasikan pupuk subsidi sebesar 713.527 ton atau 9% alokasi nasional.

Adapun iPubers merupakan perpaduan antara T-Pubers milik Kementerian Pertanian dengan aplikasi Rekan milik PIHC. iPubers kata Yana mengintegrasikan data penerima subsidi di e-alokasi dengan data stok pupuk di aplikasi Rekan.

Penerima pupuk bersubsidi cukup menggunakan KTP untuk melakukan penebusan pupuk subsidi di Kios. Kios akan menginput jumlah transaksi penebusan dan petani cukup menandatangani bukti transaksi di iPubers.

"Saat transaksi, KTP petani dan pupuk yang ditebus difoto di kios melalui iPubers yang dilengkapi teknologi geotagging. Saat ini pemerintah sedang menyempurnakan data penerima. Kementan sedang validasi ulang data penerima pupuk dengan Dukcapil," jelasnya.

Yana mengungkapkan, dalam uji coba iPubers ditemukan kendala seperti adanya blank spot pada 362 Kios atau 11,65% dari Kios yang sudah menggunakan iPubers. Untuk Kios blank spot, geotagging transaksi penyaluran dapat dilakukan di luar titik Kios.

Mengatasi blank spot, Telkomsel juga telah membantu dengan melakukan upgrade jaringan di 25 titik Kios berupa power boosting dan reconfigurasi antena di wilayah go live iPubers tahap 1 yakni Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau. Sedangkan 16 titik sisanya terkendala investasi BTS baru atau review lanjutan dari Telkomsel.

Selain itu regulasi penyaluran penebusan yang tidak bisa diwakilkan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan. Serta posisi petani yang jauh dari kota.

"Jika petani sakit dan lainnya, bisa diwakilkan iPubers. Untuk geotagging penebusan bisa di rumah petani/sawah/gudang poktan," kata Yana.

Selain kendala jaringan internet penebusan melalui iPubers juga menemui kendala listrik serta kemampuan sumber daya manusia di level kios.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengatakan, petani masih menemui kendala dalam pelaksanaan skema subsidi pupuk secara digital tersebut.

Terlebih bagi petani yang berusia lanjut dan memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP. Kemudian adanya kendala jaringan internet yang belum semua terkoneksi sehingga banyak kembali ke transaksi manual.

"Validitas data perlu dilakukan jadi data yang ada di RDKK itu bukan data copy paste dari tahun kemarin," kata Otong.

Otong menyampaikan, beberapa daerah masih memerlukan jenis pupuk yang dihapus dalam daftar subsidi. Dimana saat ini hanya ada dua jenis pupuk yang disubsidi yakni Urea dan NPK. Sebelumnya ada lima jenis pupuk subsidi yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik Petroganik yang disubsidi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca