Transfer Data Pribadi ke AS Disorot, Pemerintah Diminta Tegakkan Kedaulatan Digital

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta hati-hati terkait kesepakatan negosiasi tarif yang mengharuskan Indonesia mentransfer data pribadi masyarakat ke otoritas Amerika Serikat (AS). 

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi meminta pemerintah bersikap tegas, berdaulat, dan tidak tunduk pada tekanan liberalisasi digital yang mengorbankan hak warganya. 

"Transfer data pribadi bukan sekadar isu teknis dagang, melainkan menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi," katanya pada Kontan.co.id, Kamis (24/7). 

Menurutnya, Indonesia tidak boleh menyetujui skema transfer data lintas batas secara otomatis tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, terutama mengingat Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data federal yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa. 

Baca Juga: Soal Transfer Data Pribadi ke AS, Menko Airlangga Jamin Data Masyarakat Aman

Dia meminta permintaan akses data dari perusahaan atau entitas AS harus disertai syarat yang setara seperti perlindungan hukum timbal balik, hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. 

"Indonesia juga perlu menegosiasikan klausul data sovereignty dalam perjanjian untuk memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional, bahkan jika diproses di luar negeri," pungkasnya. 

Yang tak kalah penting, Indonesia sebaiknya menunda komitmen internasional tentang transfer data sampai UU Perlindungan Data Pribadi benar-benar operasional dan otoritas pengawasnya terbentuk. 

Jika tidak, menurutnya Indonesia berisiko tidak mampu melindungi hak warganya di hadapan perusahaan raksasa teknologi global. 

Lebih jauh, pemerintah sebaiknya tidak menghadapi isu ini secara bilateral saja, tetapi membawanya ke forum regional seperti ASEAN atau G77 agar posisi negara berkembang terhadap arsitektur data global lebih kuat dan solid. 

"Transfer data pribadi tidak boleh ditukar dengan akses pasar yang semu. Indonesia harus memastikan bahwa setiap titik data yang keluar membawa keadilan, imbal balik, dan kontrol nasional yang utuh," jelasnya. 

Diketahui, isu transfer data pribadi yang ramai diperbincangkan usai pemerintah AS merilis pernyataan bersama mengenai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Salah satu poin dalam kerangka tersebut menyebutkan bahwa Indonesia bakal memberikan kepastian terkait transfer data pribadi ke AS.  

Baca Juga: Menkomdigi Buka Suara Soal Kesepakatan Transfer Data Pribadi dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjamin kesepakatan transfer data ke Amerika Serikat (AS) tak akan membahayakan data pribadi masyarakat Indonesia.

Sebaliknya, transfer data ke AS ini justru lebih menjamin kemanan data warga negara Indonesia. 

Dia juga menegaskan bahwa data yang akan dikelola oleh otoritas AS juga merupakan data yang sukarela diberikan masyarakat misalnya dalam melakukan pendaftaran di beberapa platform seperti Google ataupun e-commerce. 

"Akun itu kan data upload sendiri dan data-data ini data pribadi,"katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7). 

Selanjutnya: BTN Dapat Tambahan Kuota Penyaluran KPR FLPP Jadi 25.000

Menarik Dibaca: Strategi dan Teka-Teki: Dua Sisi Baru Dunia Pokemon

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News