Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya pengaturan harga tol laut.
Hal itu sebelumnya dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas. Budi bilang ada masalah yang disampaikan bupati saat kunjungan ke Maluku.
Baca Juga: Kementerian PUPR rehabilitasi bendung dan saluran irigasi bendung Gumbasa, Sulteng
"Mensinyalir terjadi satu penguasaan barang secara berlebihan sehingga tidak bisa mendapatkan harga tol laut dan harga barang seperti dulu. Kita akan tata kembali," ujar Budi usai membuka rapat umum anggota INACA, Kamis (31/10).
Sebelumnya Budi juga menjelaskan penguasaan tol laut tersebut kebanyakan berada dari Surabaya. Dari Surabaya, barang tersebut dibawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Dominasi pengiriman itu dianggap merugikan pemerintah. Pasalnya pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengiriman barang melalui tol laut.
Budi menjelaskan, nantinya akan dibuat sistem pemesanan terbuka dengan menggunakan teknologi informasi. Pembeli dapat langsung memesan pengiriman melalui sistem tersebut.
"Jadi seperti orang memesan, jadi kalau pemesanannya banyak tidak boleh, kita batasi," terang Budi sebelumnya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (30/10).
Baca Juga: BPTJ: Optimalisasi Terminal Pondok Cabe butuh dukungan semua pihak
Budi juga mengharapkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memayungi Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga BUMD tersebut bisa menyediakan kontainer untuk dimanfaatkan secara kolektif oleh UKM yang terkumpul.
Asal tahu saja, masalah keterisian kontainer juga menjadi penyebab adanya monopoli. Pasalnya UKM di daerah memiliki kebutuhan belanja tidak sampain1 kontainer.
"Dia mau dititipin sama orang, dikerjain sama orang itu seperti agen, nah harganya jadi mahal," jelas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
