Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan ingin melanjutkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang positif di tahun 2018. Seiring meningkatnya alokasi belanja sebesar Rp 2.461,1 triliun tahun ini, Kemkeu berharap Kementerian dan Lembaga (K/L) meningkatkan kualitas dan tata kelola anggaran secara maksimal.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemkeu, Rabu (20/2), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
Rapat yang dihadiri perwakilan seluruh K/L tersebut membahas alokasi dan pelaksanaan belanja yang ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap K/L fokus menjalankan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga program-program dapat tercapai.
"Kami juga memberi penghargaan kepada K/L yang mengelola anggaran secara baik dengan indikator seperti efisiensi, efektivitas, keakuratan dalam perencanaan, pelaksanaan, manajemen anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers, Rabu (20/2).
Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp 415 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 trilun, serta pendidikan sebesar Rp 492,5 triliun. Agar penyerapan belanja anggaran tersebut maksimal, Kemkeu melalui DJA dan DJPb melakukan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh K/L.
Menilik hasil evaluasi kinerja serapan belanja tahun 2018, Kemkeu mengaku hasilnya mengalami perbaikan. Capaian positif ditunjukkan oleh, misalnya, jumlah revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap dari 52.072 revisi pada 2017 menjadi 13.686 revisi pada 2018, atau turun 73,72%.
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dari 58,15% pada 2017 menjadi 80% pada 2018, meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual dari 86,84% pada 2017 menjadi 91,99% pada 2018, serta meningkatnya ketepatan waktu dalam pengelolaan Uang Persediaan dari 80,79% pada 2017 menjadi 85% pada 2018.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan, pelaksanaan anggaran yang terkonsentrasi di Desember mengalami penurunan dari 20% pada 2017, menjadi 16% pada tahun lalu.
"Kita akan dorong dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan mereview lebih detail sudah berapa persen satker yang menyampaikan kontraknya, sehingga itu bisa dipakai untuk mempelajari karakter kontrak dan bisa diprediksi kebutuhan anggaran selanjutnya secara lebih akurat," kata dia.
Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran agregat dari seluruh K/L yang dinilai dalam periode 2016-2018 meningkat dari indeks 67,17 menjadi 93,11 di akhir tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
