Reporter: Eflin Gitarosalyn | Editor: Test Test
Sejak puluhan tahun bagian penjualan tiket di PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) menjadi sumber kebocoran pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Pasalnya, bagian penjualan tiket di pelabuhan menjadi sarang pungutan liar dan korupsi oknum pegawai perusahaan angkutan barang dan penumpang tersebut.
Makanya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Indonesia Ferry itu akan mengganti sistem penjualan tiket manual dengan sistem tiket elektronik. "Ini memang bukan hal baru. Tapi, setidaknya ini merupakan langkah awal perbaikan operasional," kata Bambang Soerjanto, Direktur Utama PT Indonesia Ferry.
Menurutnya, selama ini pungli dan korupsi di pelabuhan menggunakan empat modus. Pertama, petugas tiket memanipulasi golongan kendaraan. Misalnya, angkutan truk mendapat karcis mobil kecil yang tarifnya lebih murah. Namun pemilik truk harus membayar sesuai golongan kendaraan, sehingga petugas mengambil uang kelebihan selisih golongan itu.
Kedua, dengan sistem tiket yang berputar. Artinya, petugas tidak menyobek tiket dari tangan penumpang dan menjual lagi sehingga pendapatan perusahaan berkurang. Ketiga, dengan tiket palsu yang bisa diklaim ke perusahaan. Keempat, meloloskan kendaraan tertentu dengan gratis ke dalam kapal.
Nah, bermodalkan tiket elektronik itu, PT Indonesia Ferry berharap bisa memberangus pungli dan korupsi. Nantinya, di loket penjualan tiket elektronik, calon pengguna jasa penyeberangan menerima dua tiket yaitu tiket yang berbentuk kartu dengan kode komputerisasi (barcode), dan tiket sebagai tanda bukti. Tiket barcode untuk menggolongkan jenis kendaraan yang akan masuk ke kapal dan semua data kendaraan akan masuk ke komputer. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dengan menggunakan tiket lebih dari satu kali.
Penerapan tiket elektronik ini juga bakal dilengkapi kamera CCTV yang akan memantau pemberian tiket sesuai golongannya. "Sehingga petugas tidak bisa berbohong. Kamera itu juga terhubung langsung ke kantor pusat," tandas Bambang.
Karena itu, penerapan tiket elektronik ini memerlukan persiapan infrastruktur yang matang. Seperti satelit V-Sat, software, komputer, kamera CCTV, teknologi GPS, dan instalasi LAN. Namun, untuk tahap awal, tiket elektronik ini baru akan berlaku di Pelabuhan Merak, yang paling padat penumpang dan paling tinggi punglinya. "Biaya infrastrukturnya sekitar Rp 900 juta untuk 8 gerbang di Pelabuhan Merak," katanya.
Setelah itu, PT Ferry Indonesia akan menerapkan di Pelabuhan Bakaheuni, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Ujung Kamal. "Kami yakin, tiket elektronik bisa menaikkan pendapatan perusahaan," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
