Terkait Papua, Menkopolhukam: Parpol harus bertanggungjawab atas kadernya

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, partai politik harus bertanggungjawab terhadap kadernya sehingga kerusahaan terkait sengketa pemilu kepala daerah (Pemilukada) seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Abepura, Papua tidak terulang lagi.

"Kewenangan dan otoritas sepenuhnya berada di pimpinan partai politik. Mereka harus beri pendidikan politik kepada kadernya," katanya di kantor Presiden, Selasa (2/8).

Djoko menyebutkan, persoalan pemilukada ini berasal dari internal partai politik itu sendiri. "Sebenarnya masalah awalnya kan internal partai sendiri," katanya.

Menurutnya, tugas pengamanan sudah menjadi tanggungjawab aparat keamanan. Namun partai pun punya tanggungjawab supaya tidak ada perselisihan antar anggota partai yang bersaing dalam pemilukada.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, tidak ada penambahan jumlah personil prajurit untuk pengamanan Papua. Menurutnya kekuatan batalyon yang bermarkas di wilayah Merauke dan Nabire sudah cukup untuk pengamanan dan mengantisipasi kerusuhan lanjutan. "Tidak ada personil dari daerah lain, dari kewilayahan itu sudah cukup," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menjelaskan, sampai saat ini kondisi Papua relatif kondusif. Penyelidikan terhadap kasus kerusuhan juga terus dilakukan.

Seperti diketahui, bentrok di Papua terjadi pada Sabtu (30/7), dipicu oleh permasalahan dalam pemilukada. Sekitar 19 orang tewas akibat bentrokan itu. Polisi sudah melakukan pengamanan dan mengirim pasukan tambahan ke kabupaten hasil pemekaran dari Puncak Jaya itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News