Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pengurus Kamar Dagang Industri dan Industri (KADIN) ramai-ramai mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).
Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini terbilang istimewa, karena biasanya hanya pejabat di perpajakan yang menangani peserta pengampunan pajak.
Ketua KADIN, Rosan Roeslani beserta 8 orang wakil ketua KADIN mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pukul 12.00 WIB untuk mengikuti program tersebut.
Rosan mengaku sudah banyak anggotanya mengikuti program pengampunan pajak. Namun dia tidak mau menyebutkan berapa orang yang sudah mendaftar.
Rosan hanya memastikan semua wakil ketua KADIN sudah mengikuti tax amnesty. "Ada juga yang belum. Mereka akan mengikuti besok atau lusa," ungkapnya.
Dia mengaku sejak awal, KADIN mendukung program tax amnesty. Hal itu terlihat dari ikut serta dalam melakukan sosialisasi dan juga KADIN pusat sudah menyebarkan surat edaran kepada KADIN di daerah supaya mengikuti program tersebut.
Selain itu dia juga menyerukan agar anggotanya tidak hanya melakukan deklarasi harta, melainkan harus juga melakukan repatriasi aset-aset dari luar negeri.
Menurutnya hal yang paling utama dalam program ini adalah repatriasi sebab nanti dana yang masuk ke Indonesia ini akan menggerakan ekonomi. "Kalau dana tebusan hanya bonus saja yang penting repatriasi," kata Rosan.
Menurutnya pada program tax amnesty periode ke II (Oktober-Desember 2016) animo pengusaha untuk mengikuti pengampunan pajak akan turun. Namun penurunannya tidak akan secara signifikan sebab perbedaan tarifnya tidak begitu signifikan.
"Saya bilang animonya akan mulai turun sedikit setelah September tapi sampai Desember masih cukup tinggi karena sekarang banyak yang ngejar. persoalan berikutnya yaitu perusahaan yang akan masuk tahap kedua," ujar Rosan.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa program tax amnesty merupakan momen yang baik untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan swasta. "Momen ini memperkuat hubungan sinergis antara pemerintah dan pengusaha," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
