Reporter: Herlina KD | Editor: Test Test
JAKARTA. Rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) akan membuat risiko pembengkakan subsidi listrik menjadi berkurang. Makanya, pemerintah akan menghapus cadangan risiko fiskal untuk kenaikan TTL yang dalam APBN 2012 dipatok sebesar Rp 9,79 triliun.
Meski begitu, pemerintah mengklaim cadangan risiko fiskal dalam RAPBNP 2012 masih akan lebih besar ketimbang yang dipatok dalam APBN 2012 sebesar Rp 15,8 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo bilang, dalam APBN 2012 pemerintah mencadangkan anggaran untuk risiko fiskal lain untuk listrik sebesar Rp 9,79 triliun. Dana ini digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan harga listrik. Tapi, "Dalam RAPBNP kita sudah sepakat bahwa pada Mei, Agustus dan November kita bisa menyesuaikan harga listrik rata-rata 3%. Jadi tidak perlu cadangan," ungkapnya, Kamis (8/3).
Dalam draf Rencana APBN Perubahan yang dikutip KONTAN menyebutkan, Pemerintah juga menurunkan cadangan risiko fiskal untuk perubahan asumsi makro menjadi sebesar Rp 1,4 triliun. Tapi, dalam RAPBNP 2012 pemerintah tetap memasukkan pasal-pasal tentang penyelamatan fiskal dengan memberikan batas deviasi sebesar 5% dari asumsi makro yang dipatok, lebih rendah dari APBNP 2011 yang sebesar 10%.
Dengan demikian, pemerintah bisa lebih cepat merespon perubahan asumsi makro. "Kalau ada kondisi yang mendesak dan memerlukan respon fiskal itu dapat kita lakukan," jelas Agus.
Meski begitu, lanjut Agus, pemerintah tetap membentuk cadangan risiko fiskal lain, termasuk cadangan sosial. Pemerintah, juga menambah cadangan stabilisasi harga pangan menjadi Rp 3 triliun. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang cadangan stabilisasi harga pangan dalam APBN 2012 yang sebesar Rp 2 triliun.
Catatan saja, dana cadangan risiko fiskal masuk dalam pos anggaran belanja lain-lain. Dalam RAPBNP 2012, anggaran belanja lain-lain dipatok sebesar Rp 42,53 triliun. Jumlah ini lebih besar Rp 14 miliar dari anggaran di APBN 2012 yang ditetapkan sebesar Rp 28,52 triliun.
Meski ada penghapusan cadangan risiko untuk kenaikan listrik dan penurunan cadangan risiko fiskal untuk asumsi makro, tapi anggaran belanja lain-lain tetap meningkat karena adanya realokasi anggaran beberapa lembaga dari bagian BA 999.08 ke BA K/L seperti Badan Pengawas Pemilu, TVRI dan RRI.
Selain itu adanya alokasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 25,56 triliun, serta dana penyiapan infrastruktur LGV dan CNG untuk konversi BBM ke BBG untuk transportasi umum sebesar Rp 2,108 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
