Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan restrukturisasi di BUMN mendapat perhatian sejumlah pihak. Utamanya dari kalangan akademisi dan pejabat BUMN sebelumnya.
Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng misalnya mengatakan, langkah restrukturisasi yang dilakukan Erick Thohir saat ini sejalan dengan era di zaman dia menjadi Menteri BUMN. Ia mengatakan, hal terpenting dalam pengembangan BUMN adalah manajemen yang seharusnya diisi dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki visi dan komitmen.
Menurut Tanri Abeng, roadmap pengembangan BUMN juga perlu untuk menyeimbangkan tujuan sosial dan keuntungan. Roadmap tersebut mencakup pertimbangan detail setiap BUMN seperti Pertamina dan PLN yang tidak akan diprivatiasi karena memiliki peran sosial dan nilai perusahaan yang besar bagi Indonesia.
Baca Juga: Perusahaan keluarga Thohir rugi Rp 37,46 miliar pada kuartal I 2020
"Saya memberi catatan positif atas sejumlah langkah Menteri Erick Thohir dalam soal restrukturisasi yang djalankan termasuk klaster yang kurang lebih sama dengan apa yang dulu direncanakan pada awal reformasi BUMN," ujarnya dalam diskusi online dengan Tema Reformasi BUMN Capaian, Tantangan dan Agenda Ke depan, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/7).
Selaras dengan hal tersebut, Akademisi dari FEB-UNS Solo, Hery Sulstio menekankan pentingnya mendetailkan peran sosial BUMN yang mencakup pelayanan publik, pengembangan UMKMK dan industri rintisan. Detail peran sosial kemudian menjadi acuan pengembangan peran social BUMN di Indonesia dalam Roadmap BUMN.
"Meskipun demikian, dalam roadmap BUMN perlu mempertimbangkan kontekstualisasi peran sosial BUMN agar tetap relevan dengan tantangan industri keempat. Selain itu, peran social BUMN sebaiknya mampu menjadi bagian safeguard perekonomian terhadap situasi krisis, termasuk dalam situasi pandemi saat ini," lanjutnya.
Akademisi dari Universitas Hasanudin Makassar, Mursalim Nohong berpedapat bahwa semangat baru yang diusung untuk menjadikan BUMN sebagai value creator seharusnya mendapatkan dukungan secara maksimal oleh seluruh stakeholdernya terlebih lagi Presiden Jokowi yang sesungguhnya adalah penangungjawab tertinggi.
Baca Juga: Pengambilalihan saham bersyarat menjadi tanda proses pembentukan holding RS BUMN
"Tantangan kedepannya memang sedikit lebih berat karena bukan saja external environment tetapi juga internal. Opini yang dikembangkan dengan masih memposisikan BUMN seperti dulu ditengah kebebasan berpendapat. Untuk itu, penguatan pengembangan kelembagaan sangat perlu dibarengi dengan visi yang kuat , keberanian, kejujuran dan strong leadership," lanjutnya.
Catatan penting lainnya muncul dari Luthfi Nur Rosyidi yang menekankan bahwa menangani BUMN tidaklah harus dengan satu pakem tertentu.
Negara Eropa dan Amerika Utara cemderung mempercayai bahwa privatisasi adalah langkah yang paling tepat untuk BUMN. Sedangkan negara-negara di Asia Timur cenderung tetap memegang status kepemilikan BUMN mereka, meskipun dengan lebih selektif.
