Tak ada PHK itu akal-akalan pemerintah

Reporter: Silvana Maya Pratiwi | Editor: Andri Indradie

JAKARTA. Salah satu serikat buruh di Jawa Timur menilai, pemerintah tak jujur mengenai data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jazuli, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur mengatakan, pemerintah yang mengklaim tak ada PHK besar-besaran merupakan bentuk akal-akalan.

PT Panasonic Lighting Indonesia (Panasonic) di kawasan industri PIER Rembang, Pasuruan, Jawa Timur, menutup pabriknya. Kata Jazuli, tidak ada PHK besar-besaran tapi tutup pabrik. Apa mungkin tutup pabrik tapi tak ada PHK? "Apa bedanya PHK besar-besaran dengan pabrik tutup?" ujarnya ke KONTAN, Kamis (18/2). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, 1.700-an karyawan terkena PHK. Kata Jazuli, itu karena Panasonic menutup pabriknya di Pasuruan, Cikarang, dan Bogor. (simak pula dampak penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba)

Versi pemerintah, seperti yang diutarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, jumlah PHK di Panasonic 425 orang. Jazuli mempertanyakan data versi pemerintah tersebut. Ia menduga, yang dimasukkan ke dalam data PHK merupakan karyawan tetap. (sila baca Kementerian Perindustrian terima laporan kondisi bisnis Panasonic)

"Yang (pekerja) kontrak, itu juga termasuk pekerja. Bagi kami sama. Itu tidak dihitung oleh pemerintah. Kami punya data-data siapa saja anggota kami. Makanya, pemerintah tidak berani kalau diajak bicara data," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News