Reporter: Riendy Astria | Editor: Edy Can
JAKARTA. Setengah formasi pegawai negeri sipil pada 2010 lalu tidak terisi. Dari 300.000 formasi yang tersedia hanya sekitar 149.000 yang terisi.
Rinciannya, sebanyak 75.000 formasi pegawai negeri sipil terisi di pemerintah pusat. Sedangkan, sisanya sebesar 225.000 di pemerintah daerah.
Dari 75.000 formasi PNS di pusat, hanya 44.548 yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dari jumlah 44.659 yang diusulkan. Sedangkan daerah, dari 225.000 yang dibutuhkan, hanya 105.078 yang baru memiliki NIP dari 106.611 formasi PNS. "Sisanya kosong," kata Bambang, Rabu (26/10).
Penyebab tidak terisi formasi ini karena berbagai faktor. Menurut Bambang, salah satunya karena banyaknya masalah dalam pengadaan calon PNS di daerah. Dia mengatakan, banyaknya hasil yang digugat sehingga daerah tidak bisa mengirimkan namanya ke BKN.
Adapun daerah-daerah yang proses pengadaan PNS-nya bermasalah antara lain, Sumatera Utara (4 kabupaten/kota), Kalimantan Tengah (4 Kabupaten/kota), Kalimantan Barat (1 Kabupaten/kota), Jawa Timur (4 kabupaten/kota), Sulawesi Utara (3 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (1 kabupaten/kota), Sulawesi Tenggara (1 kabupaten/kota), Maluku (1 kabupaten/kota), Jambi (1 kabupaten/kota), dan Bengkulu (1 kabupaten/kota).
Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno menambahkan, kekosongan formasi tersebut juga karena tidak adanya pegawai yang bisa mengisi formasi yang disediakan. Dia mencontohkan, suatu daerah yang membutuhkan apoteker namun tidak ada menempati posisi tersebut.
Selain itu, ada juga daerah yang tidak membuka penerimaan calon PNS. Dia mencontohkan seperti daerah Jembrana, Bali. Menurutnya, daerah lebih memilih membangun sekolah gratis, pusat kesehatan gratis untuk warganya ketimbang menerima pegawai negeri sipil.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengaku sedang mendata jumlah PNS. "Untuk pendataan ini, kami akan kerja sama dengan BKN untuk melakukan jemput bola," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
