Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun depan sebesar Rp 631,5 triliun. Angka tersebut hanya naik 6,3% dari target realisasi tahun ini sebesar Rp 594 triliun.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan pengembangan sistem pelayanan penanaman modal secara online, penambahan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat, dan pembuatan peta potensi investasi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor strategis.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kegiatan penayangan iklan informasi kewajiban penyampaian laporan kewajiban penanaman modal bagi perusahaan serta kegiatan branding informasi sebagai tujuan investasi.
"Langkah-langkah yang akan dijalankan dalam rangka peningkatkan investasi di antaranyaadalah peningkatan pelayanan perizinan investasi seperti izin investasi tiga jam, kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) dan percepatan jalur hijau," ujarnya dalam dapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (13/6).
Franky juga menyampaikan bahwa selain peningkatan pelayanan perizinan, BKPM juga melakukan berbagai program seperti debottlenecking, pemberikan insentif dan tambahan cakupan produk dalam fasilitas tax allowance bagi investor padat karya serta perbaikan iklim investasi melalui perbaikan kemudahan.
Franky mengakui, salah satu problem terbesar investor di Indonesia dalah masalah persepsi karena masih ada persepsi izin di Indonesia sulit, maka lembaga pintu investasi sektor riil ini mencoba melakukan komunikasi secara aktif dengan kemudahan layanan yang dilakukan.
"Beberapa hal yang dilakukan kami membuat testimoni dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengurus pelayanan di PTSP pusat dan izin investasi tiga jam dan kami upload di akun youtube kami. Ini ditujukan untuk mengubah perspesi investor yang masih menganggap perizinan di Indonesia sulit," tambahnya.
Ia berharap program KLIK juga akan terus berkembang di tahun 2017. "Untuk saat ini baru 14 kawasan industri yang mengimplementasikan KLIK dan 43 proyek yang memanfaatkan fasilitas ini, diharapkan tahun depan akan terus meningkat jumlah kawasan industri yang mengimplementasikan kemudahan ini," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
