Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menegaskan bukan sesuatu yang mustahil jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali akur dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjalin koalisi di Pilpres 2014 untuk bangsa dan negara.
"Ya semua kan serba mungkin. Dan memang sudah semestinya para tokoh bangsa untuk melepaskan kotak-kotak penyekat baju partainya setelah Pemilu Legislatif ini," kata Sutan ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (26/4/2014).
Sutan mengatakan, era pertarungan sudah usai, saat ini semuanya duduk bersama untuk kepentingan bangsa. Karena itu, butuh sosok negarawan yang berjiwa besar untuk membangunnya.
"Tidak akan mampu 1 atau 2 partai tapi butuh kita semua bergotong royong untuk membangun bangsa ini termasuk Ibu Mega dan pak SBY dan yang lainnya untuk duduk bersama sebagai contoh Negarawan Sejati Demi Negeri," katanya.
Seperti diberitakan, SBY membuka ruang komunikasi dengan Megawati untuk berkoalisi di Pilpres. Meskipun selama ini publik mengetahui bahwa komunikasi SBY dan Megawati selama ini tertutup rapat.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, pihaknya menanggapi positif upaya membangun komunikasi antarpimpinan partai untuk memperkuat gotong royong nasional dan membangun dialog bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
"Komunikasi antar PDIP dan Partai Demokrat (PD) selama ini di DPR RI juga berjalan baik dalam situasi yang saling menghormati posisi politik masing-masing dimana PD berada di dalam pemerintahan dan PDIP berada di luar pemerintahan," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (25/4/2014).
Hasto juga mengungkapkan dalam beberapa agenda strategis untuk kepentingan bangsa dan negara, dialog yang sudah terjalin sangat konstruktif. Ia mencontohkan terkait dengan bagaimana memperkuat postur TNI ke depan agar menjadi kekuatan pertahanan efektif di dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
"Karena itulah dalam penetapan Panglima TNI misalnya, PDIP selalu menghormati hak prerogatif Presiden di dalam mengusulkan Panglima TNI. Dengan demikian tidak ada persoalan terkait dengan komunikasi ke dua partai," tuturnya.
Namun, kata Hasto, untuk komunikasi ikerjasama terkait dengan pencalonan presiden dan wapres, pihaknya menghormati proses konvensi capres yang dilakukan Partai Demokrat. Hingga saat ini konvensi capres tersebut belum selesai.
"Tentu saja sangat bijak ketika Komunikasi terkait dengan pilpres tersebut berlangsung setelah konvensi dinyatakan selesai sehingga PDIP memahami posisi politik PD," katanya.
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP juga secara cermat mengikuti dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara. "Nantinya dijadikan basis di dalam memenuhi ketentuan UU Pemilu Presiden terkait dengan presidential treshold," katanya. (Hasanudin Aco)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
