CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Sudah Teken Pakta Integritas, Yusril Sebut Menkopolhukam Dipecah 2


Senin, 14 Oktober 2024 / 17:22 WIB
Sudah Teken Pakta Integritas, Yusril Sebut Menkopolhukam Dipecah 2
ILUSTRASI. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (depan, kiri) bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) didampingi sejumlah pimpinan kedua partai politik memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (6/4/2023). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus penjajakan koalisi antara Gerindra dan PBB pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.


Sumber: Kompas TV | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yusril Ihza Mahendra menjadi salah seorang kandidat Menteri Kabinet Probowo - Gibran yang hari ini Senin (14/10) dipanggil ke Rumah Kertanegara. Ia memastikan diri masuk dalam kabinet dengan posisi sebagai Menteri Koorinator Hukum dan HAM.

Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati Soekarno Putri ini menyebut pertemuannya kali ini dengan Prabowo Subianto hanya berlangsung singkat, sekitar 3 menit. Katanya semuanya sudah dibicarakan dalam pertemuan sebelumnya, termasuk perihal pakta integritas.

“Hari ini tidak ada penandatanganan apa-apa. Sebelumnya sudah menandatangani surat kesediaan dan Pakta Integritas,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.TV.

Menurutnya bidang yang dipercayakan padanya adalah terkait hukum dan HAM yaitu sebagai Menteri Koordinator. Namun yang berbeda, dalam Kabinet Prabowo-Gibran, posisi Menteri Kooridinator Hukum dan HAM akan dipecah dua yaitu Menteri Koorinator Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Menko Hukum akan fokus ke penegakan hukum, jadi dipisahkan dengan politik dan keamanan.

Baca Juga: Diajak Gabung Pemerintah Baru, Prabowo Minta Tito Karnavian Tangani Inflasi

Namun, ia tak mengetahui persis apa alasan pemisahan dua Kementerian Koordinator ini. Yang jelas, dengan pemisahan tersebut nantinya beberapa lembaga seperti Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan akan dipisah dari Kementerian Hukum dan HAM dan berada dibawah koordinator Menko.

“Terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu lembaga dibawah pemerintahan seperti Kejaksaan, Kepolisian, kalau KPK tidak karena itu lembaga indepanden,” paparnya.

Selain Yusril, nama lain yang sudah memastikan diri bergabung dalam Kabinet Prabowo - Gibran adalah Zuklifli Hasan. Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak membeberkan dengan jelas apa jabatan baru yang diembannya.

“Pak prabowo kan sudah lama ingin kita bisa swasembada pangan, kita menjadi negara maju di 2045. Kalau bidangnya, nanti bapak prabowo yang menyampaikan,” tutupnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×