Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Mulai 1 Januari 2017, pemerintah sudah menerapkan penyesuaian tarif listrik tahap pertama bagi 18,9 juta pelanggan 900 Volt Ampere (VA). Ini sesuai dengan rencana pencabutan subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini dilakukan demi penerapan subsidi listrik tepat sasaran.
APBN 2017 hanya mengalokasikan dana subsidi Rp 45 triliun untuk subsidi listrik, turun dibandingkan di APBNP tahun 2016 sebesar Rp 50,6 triliun.
Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin untuk pelanggan 900 VA pada tahun 2017 secara lebih tepat sasaran.
Selain listrik, anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam APBN tahun 2017 hanya Rp 32,3 triliun, turun APBNP tahun 2016 sebesar Rp 43.6 triliun.
Pemerintah klaim, penyaluran subsidi tahun ini bakal lebih tepat sasaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah pun menyiapkan strategi khusus agar subsidi itu terpakai oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dilansir dari kantor berita Antara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa pihaknya akan mulai menyalurkan listrik bersubsidi bagi masyarakat miskin melalui kartu uang elektronik atau e-money pada pertengahan 2017, atau setidaknya di awal 2018.
Subsidi melalui e-money tersebut diharapkan akan disalurkan dengan sistem terintegrasi bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara)
Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mewajibkan penggunaan uang elektronik dalam pembelian tabung elpiji bersubsidi volume 3 kg mulai 2018.
Adapun rencana Kementerian Sosial agar ke depannya bantuan sosial yang berasal dari berbagai kementerian untuk digabungkan ke sistem e-warung yang pembinaannya dilakukan oleh beberapa bank nasional.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan subsidi pemerintah seperti elpiji, listrik, dan pupuk akan diintegrasikan dengan warung elektronik (e-warung) guna mengantisipasi ketidaktepatan penyaluran karena persoalan yang terjadi pada bantuan sosial selama ini adalah distribusinya kepada masyarakat.
"Konsep e-warung yang mengutamakan ketepatan jumlah, waktu, sasaran dan kualitasnya akan mempercepat integrasi tersebut," katanya.
Hasilnya, penghematan dari anggaran subsidi listrik dan elpiji yang tepat sasaran diharapkan akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Kami fokus pada infrastruktur dan belanja sosial serta efisiensi belanja barang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Oleh karena itu dirinya menyasar penyaluran beberapa subsidi misalnya, melaksanakan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram. Selain itu, menyalurkan subsidi listrik kepada rumah tangga sasaran berdasarkan data terpadu.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa yang perlu disadari dari subsidi pemerintah adalah supaya tepat sasaran. Adapun menurutnya anggaran untuk bantuan sosial ataupun subsidi harus dikurangi meskipun nantinya diperkirakan harga BBM akan naik akibat harga minyak dunia yang diprediksi U$ 50 per barel.
“Agar alokasi lebih produktif, agar pertumbuhan ekonomi bisa merata. Apalagi ada kebijakan BBM satu harga. Itu juga menekan kemiskinan,” katanya kepada KONTAN, Kamis (5/1).
Oleh karena itu, penggunaan uang non-tunai untuk penyaluran subsidi adalah hal yang tepat karena mendorong dana tepat sasaran. “Sebenarnya semuanya dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kita lebih berkualitas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
