Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa mengelola utang negara secara hati-hati. Bahkan, utang Indonesia mampu meningkatkan perekonomian sehingga menghasilkan kegiatan produktif.
Dalam akun instagram resminya, Sri Mulyani mengatakan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30% dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN) masih berada di kisaran 2,5% dari PDB. Angka tersebut, lanjutnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G-20 lainnya.
Menurut Sri Mulyani, dengan defisit anggaran di kisaran 2,5% tersebut, ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih dari 5%. "Artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif," katanya sebagaimana dikutip KONTAN, Jumat (7/7).
Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk mengejar ketinggalan pembangunan lantaran tertunda dan selama 20 tahun ke belakang pembangunan tidak maksimal.
"Pemerintah Indonesia fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008. Selain itu, dengan tekanan pelemahan global tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Menurut Sri Mulyani, peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. Ketimpangan antara masyaralat miskin dan masyarakat kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial. Tujuannya untuk melindungi kelompok masyarakat termiskin agar tidak semakin tertinggal.
Di sisi lain, penduduk Indonesia dengan demografi muda memerlukan investasi pendidikan dan kesehatan yang besar. Oleh karena itu, APBN akan terus ditujukan untuk dapat mencukupi belanja pendidikan dan kesehatan agar sumberdaya manusia Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain.
"Penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang," ungkapnya.
Pemerintah lanjutnya, juga akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional. Dengan begitu, lndonesia dapat terus maju dan sejahtera dengan risiko keuangan dan utang yang tetap terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
